Pemkab Purworejo Alami Defisit Rp4 Miliar di Paruh Pertama 2023

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengalami defisit anggaran sebesar Rp4 miliar pada paruh pertama (semester satu) 2023.

Defisit anggaran tersebut diperkirakan terjadi karena ada penyesuaian belanja daerah dan sejumlah target pendapatan asli daerah (PAD) belum tercapai. 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purworejo , Said Romadhon, mengatakan bahwa defisit adalah hal wajar dalam penganggaran daerah.

Kendati demikian, ia meyakini defisit itu dapat ditutup dengan cara menggunakan pembiayaan. 

"Di antaranya adalah menggunakan sisa lebih perhitungan tahun lalu. Kita coba. Hanya memang harus efisien, efektif, dan terkendali agar di dalam perjalanannya tidak terjadi defisit riil. Karena APBD itu kan pendapatan, ya belanja. Harusnya uang yang didapat daerah, maka dibelanjakan oleh daerah. Tapi kalau belanjanya lebih cepat dari pendapatan bisa terjadi defisit riil," jelas Said kepada Tribunjogja.com , Selasa (22/8/2023). 

Said menyebut telah sepakat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berkoordinatif, agar tetap bisa terlayani semua.

Maksudnya, agar mengerem pengeluaran agar pembelanjaan tidak lebih cepat ketimbang pendapatan. 

Meskipun terjadi defisit anggaran, Said menyampaikan pihaknya belum akan mengurangi pembiayaan belanja untuk menekan defisit .

Baca juga: Pemkab Purworejo Komitmen Lindungi dan Penuhi Hak Disabilitas

Sebab, ia yakin defisit tersebut dapat ditangani dengan mengendalikan APBD dan optimalisasi pendapatan. 

"Jadi pendapatan berapapun harus dipungut, baik itu retribusi ataupun pajak. Jangan samai ada tunggakan apapun, jadi masuk semua. Insya Allah kita coba," ujarnya. 

Adapun untuk gaji PPPK di Kabupaten Purworejo , Said menyebut tidak ada masalah.

Semua PPPK di Kabupaten Purworejo telah mendapatkan gaji karena sudah dianggarkan sejak 2022. 

"Gaji PPPK sudah gajian semua, tidak ada masalah. Karena sudah kami siapkan di tahun sebelumnya (2022)," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo , Dion Agasi Setiabudi, mengungkapkan bahwa Kabupaten Purworejo mengalami defisit Rp4 miliar pada semester pertama 2023.

Menurutnya, kondisi itu terjadi karena beberapa hal semisal penyesuaian belanja daerah dan PAD paruh pertama yang belum terpenuhi. 

Kendati demikian, Dion mengaku optimis Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purworejo bisa menutup defisit Rp4 miliar melalui APBD Perubahan.

Sebab, ia menilai defisit tersebut tidak terlalu besar bagi Pemkab Purworejo . 

Adapun untuk solusi, Dion menyebut, nantinya akan melihat lagi dan memilah mana belanja daerah yang mendesak (urgent).

Pihaknya juga akan mendorong eksekutif untuk memaksimalkan pendapatan daerah di semester kedua tahun anggaran 2023. 

"Pembahasan (APBD Perubahan) akan berlangsung hingga Jumat (25/8/2023) depan. Insya Allah 25 Agustus 2023 kami sudah menetapkan APBD Perubahan. Karena setelah proses pembahasan dan paripurna selesai, maka kami akan kirim draft untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah," ucapnya. ( Tribunjogja.com )