Ini Usulan Langkah Antisipasi Kekeringan dari Ketua DPRD Kabupaten Purworejo 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Sejumlah daerah di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mulai mengalami kekeringan dan kekurangan air akibat fenomena El Nino di Indonesia.

Fenomena tersebut membuat negara Indonesia berada di musim kemarau yang diprediksi bakal lebih kering dan panjang dibanding sebelumnya, termasuk di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 

Mengenai musim kemarau tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, menilai Kabupaten Purworejo perlu bertindak melakukan langkah antisipasi.

Mengingat fenomena kekeringan hampir setiap tahun atau dua tahun sekali melanda Kota Berirama. 

Baca juga: PESAN Tegas Sri Sultan HB X kepada 604 ASN Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Menurutnya, ada tiga langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekeringan di Kabupaten Purworejo. Langkah-langkah tersebut terbagi menjadi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. 

"Langkah jangka pendek, kami (DPRD) telah menganggarkan biaya tak terduga (BTT) untuk droping air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan. Pada APBD murni kami telah menganggarkan Rp6 miliar dan di APBD perubahan akan kami tambah Rp1,5 miliar. Tapi karena itu sifatnya biaya tak terduga, jadi penggunaannya hanya untuk hal-hal bencana yang tak bisa diprediksi. Kami berharapnya Purworejo baik-baik saja, tapi tetap disiapkan untuk antisipasi," jelas Dion kepada Tribunjogja.com, Senin (14/8/2023).

Adapun dalam langkah jangka menengah, menurut Dion, harus dibicarakan dengan Dinas PUPR baik di tingkat Kementerian, Provinsi, atau Kabupaten, untuk mengusahakan program penampungan air hujan. 

"Sebenarnya kemarin prototipe sudak dicoba di dapil saya, Desa Kedunggubah di Kecamatan Kaligesing dan Desa Sudimoro di Kecamatan Purworejo, yang selama ini kekeringannya cukup parah. Itu sudah kami komunikasikan dengan Kementerian PUPR untuk membuat semacam sumur tampung ibaratnya kayak harvesting rain atau semai air hunan. Jadi nanti air dari atap rumah disambungkan ke penamoungan air yang ada filternya untuk diubah menjadi air baku (layak)," urainya. 

Dion menyampaikan berdasarkan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Purworejo, setidaknya ada 83 desa rawan kekeringan di Kota Berirama. Sehingga selain solusi jangka pendek dan menengah, pemerintah perlu bertindak sesuai jangka panjang. 

Adapun solusi jangka panjang yang disebutkan oleh Dion adalah melakukan revitalisasi atau reboisasi mata air, khususnya bagi desa yang berada di pegunungan. 

"Saya kira selama ini hal itu belum dilakukan secara masif di Kabupaten Purworejo. Karena kami melihat di Kecamatan Kaligesing, daerah pegunungan menoreh, atau wilayah Kecamatan Purworejo bagian atas (perbukitan). Rata-rata kendalanya yang dulu ada mata air, sekarang mata airnya mati atau debit air sudah tidak sebesar dulu," katanya. 

Oleh karena itulah, rebosiasi dan revitalisasi dengan fungsi hutan di beberapa daerah tesebut harus dilakukan untuk mengembalikan sumber air bagi masyarakat. Tentu pelaksanaannya pun perlu ditingkatkan dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait, terutama masyarakat. (drm)