Rencana Presiden Jokowi soal PPDB Zonasi, Pertimbangkan Plus Minusnya

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempertimbangkan akan menghapus kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

Jokowi menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam terkait PPDB sistem zonasi sebelum mengambil keputusan mengenai itu.

"Dipertimbangkan, akan dicek secara mendalam dulu plus-minusnya," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8).

Sebelumnya, Jokowi juga sempat menyoroti kisruh PPDB dengan sistem zonasi itu. Dia memahami pasti ada masalah di setiap wilayah.

Namun Jokowi berharap permasalahan-permasalahan PPDB itu diselesaikan di lapangan. Jokowi ingin semua anak mendapatkan akses pendidikan yang setara.

"Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya," ucap Jokowi di Kota Bengkulu, Kamis (20/7).

Sistem PPDB menimbulkan polemik setelah terungkapnya sejumlah kecurangan yang membuat orang tua murid berteriak.

Di sejumlah daerah orang tua mengeluhkan anaknya tidak bisa masuk sekolah sesuai dengan zonasi yang ditentukan.

Beberapa kepala daerah juga menyoroti berbagai kecurangan yang terjadi.

Sejumlah kecurangan yang ditemukan di lapangan mulai dari memindahkan data anak ke Kartu Keluarga (KK) orang lain hingga dugaan praktik calo PPDB.

Salah satu yang paling ramai dibahas baru-baru ini adalah video viral di media sosial memperlihatkan seorang wali calon siswa di Kota Tangerang.

Ia mengukur jalan menggunakan meteran untuk mengetahui jarak antara rumahnya dengan sekolah.

Aksi itu dilakukan dilakukan karena sang adik, tidak lolos dalam proses pendaftaran di SMA Negeri 5 Kota Tangerang dengan sistem zonasi.

Padahal, adiknya masuk dalam kuota penerimaan sistem zonasi. Atas polemik ini, banyak orang tua yang meminta agar PPDB jalur zonasi dihentikan.

Dihapus tahun depan?