Pengguna IKD di Kabupaten Bantul Masih Jauh dari Target yang Ditetapkan Pemerintah Pusat

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul mencatat kurang dari 11 ribu orang yang telah menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kepala Disdukcapil Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, mengatakan jumlah penduduk di Kabupaten Bantul tercatat sebanyak 964.245 orang.

"Orang yang menggunakan IKD di Bantul itu memang masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pusat. Pemerintah Pusat itu menargetkan kepada kami agar masyarakat Kabupaten Bantul yang menggunakan IKD sekitar 183.000 orang pada 2023," katanya kepada Tribunjogja.com, Rabu (19/7/2023).

Menurutnya, tidak mudah mengajak masyarakat turut serta menggunakan IKD.

Pasalnya, IKD sendiri baru diterapkan pada akhir 2022 lalu, serta hanya bisa dipergunakan oleh masyarakat melalui gawai Android minimal versi 5.0 ke atas, dan untuk sistem ios baru bisa dipergunakan selama sebulan terakhir.

"Kemudian masyarakat itu juga masih takut untuk menggunakan IKD. Mereka merasa takut kalau identitasnya tidak aman. Padahal itu salah. Masyarakat yang menggunakan IKD itu tetap kami jamin keamanannya," tutur Bambang.

"Di samping itu, penggunaan IKD sebenarnya lebih praktis dan mudah. Karena, IKD itu kan tersimpan di gawai dan selalu dibawa-bawa oleh masyarakat ke mana-mana. Jadi kalau mendadak butuh informasi tentang identitas diri cukup mengakses IKD itu saja. Tidak perlu repot pulang ke rumah untuk ambil berkas identitas diri dan lain sebagainya," imbuh dia.

Kendati begitu, pihaknya terus berupaya menggencarkan penggunaan IKD kepada setiap lapisan masyarakat.

Namun, langkah percepatan penggunaan IKD yang dilakukan olehnya pada tahap pertama yakni mewajibkan seluruh aparatur sipil negara, seluruh Polri dan Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Bantul menggunakan IKD.

"Langkah selanjutnya, kami juga melakukan layanan jemput bola dengan berkunjung ke setiap Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kabupaten Bantul," urai Bambang.

"Anak-anak SMA itu kan ada yang baru mau melakukan rekam kartu tanda kependudukan (KTP). Jadi, kami memberikan layanan rekam KTP di setiap SMA sederajat untuk mempermudah anak-anak yang baru pertama kali mau membuat KTP sambil kami memberikan pemahaman dan mengajak anak-anak itu menggunakan IKD," imbuhnya. 

Lebih lanjut, pihaknya turut melakukan sosialisasi kepada sejumlah masyarakat untuk menggunakan IKD.

Dengan begitu, hal-hal yang ditargetkan oleh pemerintah pusat dapat segera terlaksana dengan baik.(*)