Partai Demokrat Kota Yogyakarta Dukung AHY Jadi Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bakal Calon Presiden Anies Baswedan, yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), disebut sudah mengantongi nama tokoh yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024. 

Peluang tersebut semakin menguat, setelah Anies Baswedan mengumpulkan dan memimpin langsung rapat dengan Tim 8 yang terdiri dari perwakilan Partai Demokrat, Nasdem, PKS dan Tim Anies, Selasa (21/6/2023).

Menyikapi perkembangan itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Yogyakarta, Rini Hapsari, mengaku menyerahkan keputusan siapa sosok Cawapres Anies Baswedan pada mekanisme koalisi.

Baca juga: Polres Kulon Progo Tangani 20 Korban Kasus Dugaan TPPO ke New Zealand Lewat YIA

Hanya saja, ia tak menampik, jajaran partai di akar rumput sangat berharap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) bisa dipilih jadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Kalau kami berharap nama yang akan dipilih Pak Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Mas AHY," tandas Rini, Rabu (21/6/2023).

Hanya saja, ia menegaskan, siapapun nantinya yang dipilih menjadi Cawapres Anies Baswedan, kader dan pengurus Partai Demokrat di Kota Yogyakarta tetap all out memberikan dukungan.

Anggota DPRD Kota Yogyakarta itu menyatakan, patuh terhadap setiap keputusan DPP Partai Demokrat.

"Siapapun yang akan dipilih oleh Pak Anies, kami siap untuk mendukung penuh sesuai dengan instruksi DPP Partai Demokrat," tegasnya.

"Sesuai garis partai, kami pengurus, anggota dan simpatisan Partai Demokrat Kota Yogyakarta akan mengerahkan segenap kekuatan untuk mendukung dan memenangkan Pak Anies," lanjut Rini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, yang merupakan anggota Tim 8, menyatakan bahwa parpolnya siap untuk berkolaborasi dengan seluruh anggota koalisi dan relawan Anies Baswedan.  

"Struktur dan Kader Partai Demokrat telah merapatkan barisan bersiap untuk turun bersama dengan para kader partai koalisi dan relawan di seluruh Indonesia. Konsolidasi awal diperlukan untuk persiapan kegiatan pemenangan dan antisipasi kecurangan," ungkapnya. (aka)