Target Bebas Lahan Tol Jogja-Bawen Wilayah Magelang, Borobudur, Ambarawa, Temanggung

"Calon TKD penggantinya masih pendaftaran, harapan kita nanti dapat tanah lebih luas, minimal dua kali lipat dari yang kena tol ini," harapnya.

Menurut Aris, adanya proyek tol juga berdampak pada harga tanah di desa itu.

Tanah pekarangan yang awalnya dipatok dikisaran Rp 600 ribu sampai Rp 700 ribu per meternya sekarang sudah Rp 1 juta per meternya.

Sementara itu, Kasi Pengadaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Sulistiyono, mengatakan di Desa Joton terdapat 321 bidang tanah yang kena tol.

Desa Joton merupakan salah satu desa yang paling luas terdampak proyek tol Jogja-Solo di Klaten.

Di desa ini, lanjut Sulis, akan dibangun simpang susun Jalan Tol Jogja-Solo untuk keluar di exit tol Prambanan yang berada di Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan.

Tol Jogja-Bawen

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Sudirman Grabag Kampus II yang berlokasi di Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang terkena proyek jalan tol Jogja-Bawen.

Kepala SMK Islam Sudirman Grabag, Dwi Nurjanah mengatakan, luasan sekolah yang terkena proyek nasional itu sekitar 5400 meter persegi dari total luasan 6800 meter persegi.

" Itu (keseluruhan) 6800 meter persegi. Itu sertifikat ya. Yang Kena jalan tol itu diperkiraan 5400-an, karena ini belum diukur. Jadi kami berdasarkan patok itu, Masih ada sisa 1200 an lah. Sedangkan bangunannya ada tiga gedung, 2 ruang praktik bengkel dan 1 rumah teori,"paparnya saat dikonfirmasi pada Minggu (28/5/2023).

Ia melanjutkan, untuk penanganan persoalan tol sudah diserahkan ke pihak yayasan pusat. Begitupun, untuk pencarian tanah pengganti juga akan dilakukan oleh yayasan pula.

"Dan untuk penanganan jalan tol, kami dari yayasan cabang minta bantuan yayasan pusat yang berada di Ambarawa untuk membantu. Supaya semuanya aman. Sudah ada pandangan (pindah) sudah di cari tanahnya, jaraknya 2 km dari sekolah yang terdampak,"paparnya.

Soal pembangunan proyek nasional tersebut, lanjut dia, sebenarnya sekolah sempat mengajukan keberatan kepada Gubernur. Namun, karena itu proyek strategis sehingga Gubernur tidak bisa membantu.

"Kami sudah mengajukan ke Gubernur melalui yayasan, keberatan. Tetapi karena ini proyek nasional jadi tidak bisa. Karena koordinatnya katanya hanya lewat situ, jadi tidak bisa lagi. Ke Gubernur awal 2022 lalu, Gubernur tetep tidak bisa bantu,"ungkapnya.

Sejauh ini untuk tahapan sosialisasi, lanjut dia, baru berlangsung satu kali. Sosialisasi itu dilakukan sekitar awal 2022 lalu.