Tanggapan Mensos Risma Saat KPK Geledah Kantornya

Setelah itu, Risma langsung meminta untuk bertemu dengan para penyidik sebelum melanjutkan rapat.

"Kemarin, saya kerja tiba-tiba ada (laporan), 'Bu, ada KPK'. Saya langsung nangkap, pasti kaitannya dengan BGR. 'Boleh kah saya ketemu dulu?," kata Risma.

Risma kemudian menemui para penyidik KPK yang menyampaikan bahwa maksud kedatangannya ke Kemensos untuk mencari data-data terkait kasus bansos.

Setelah itu, Risma mempersilakan para penyidik KPK itu untuk melakukan penggeledahan.

"Saya tetap kerja di ruangan saya. Terus, habis itu udah sore, sebelum magrib itu (penggeledahan) sudah selesai. Mau ketemu saya untuk pamit, terus sudah selesai. Kita ngobrol-ngobrol sebentar," ujar Risma.

Dirinya mengaku Risma sempat membaca berita acara yang diberikan KPK. Meski begitu, Risma mengaku tidak membaca detil karena tahu kerja-kerja KPK sudah sesuai prosedur.

"Ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP-nya adalah BGM, dan itu tahun 2020. Saya dilantik oleh Pak Presiden pada 27 Desember 2020. Jadi saya enggak tahu, kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya enggak tahu," jelas Risma.

Tri Rismaharini mengungkapkan pejabat Kemensos yang terlibat kasus korupsi bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 sampai 2021 telah dimutasi. Risma memastikan para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos.

"Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu disini. Itu saja. Kemudian ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah," ujar Risma.

Beberapa pejabat yang terlibat, kata Risma, juga dinonjobkan untuk membantu pengungkapan kasus ini.

Meski begitu, Risma mengakui dirinya dapat digugat jika pejabat yang dinonjobkan tidak terbukti terlibat kasus korupsi bansos ini.

"Tadi yang saya katakan, saya memang ada yang saya nonjobkan, tapi itu harus diperiksa dulu. Saya kalau lakukan itu karena saya bisa digugat. Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu nggak betul," ungkap Risma.

Dirinya mengatakan bahwa mutasi ini dilakukan agar para pejabat tersebut tidak memegang posisi yang strategis.

Langkah ini, menurut Risma, agar pihak Inspektorat Kemensos tidak kesulitan dalam proses pengawasan.

"Agar dia tidak megang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa. Waktu kita habis, karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah. Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya," jelas Risma.