Disdikpora Kulon Progo Usulkan Honor Bagi 1.343 Tendik PAUD dalam APBD Kulon Progo 2024

Kepala Disdikpora Kulon Progo, Arif Prastowo, mengatakan usulan honor bagi tendik PAUD dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan bagi mereka.

Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM / Sri Cahyani Putri Purwaningsih
Kepala Disdikpora Kulon Progo, Aris Prastowo. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulon Progo mengusulkan honor bagi ribuan tenaga pendidik (tendik) PAUD dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo 2024.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulon Progo, Arif Prastowo, mengatakan usulan honor bagi tendik PAUD dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan bagi mereka.

Mengingat PAUD di Kulon Progo sebagian besar dikelola oleh pemerintah desa maupun lembaga penyelenggara pendidikan swasta.

Dimana, kendala yang kerap didapatkan mengenai fasilitas gedung, sarana edukasi dan gaji tendik yang minim.

Oleh karenanya, Disdikpora Kulon Progo mengusulkan agar honor tendik dianggarkan pada APBD Kulon Progo 2024.

"Harapan kami, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo merealisasikan usulan tersebut," kata Arif, Minggu (21/5/2023).

Disdikpora Kulon Progo mencatat, total ada 1.343 tendik yang tersebar di 803 PAUD.

Jika usulan itu terealisasi, masing-masing tendik PAUD di Kulon Progo akan memperoleh honor sebesar Rp500.000.

Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Muhtarom Asrori, menyampaikan selama ini para pendidik kelompok bermain (KB) atau PAUD honornya sangat minim, baru dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal).

Padahal masih ada kalurahan yang belum menganggarkan dengan alasanĀ  APBKal kecil.

Sehingga politisi dari fraksi PAN itu mendukung usulan dari Disdikpora Kulon Progo tersebut.

"Kami sangat setuju dan mendukung usulan Disdikpora Kulon Progo. Sekretaris daerah (Sekda) Kulon Progo memerintahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membuka ruang agar bisa masuk APBD 2024. Sehingga kami akan mengawal dan memperjuangkan semaksimal mungkin agar bisa terealisasi," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved