Sri Sultan HB X Ingatkan ASN Pemda DIY Jangan Flexing Kekayaan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta aparatur sipil negara ( ASN ) di lingkungan Pemda DIY untuk berlaku bijak dalam menggunakan media sosial.

Menurut Sri Sultan, media sosial sebaiknya digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti menyebarkan informasi dan layanan publik kepada masyarakat.

Bukan untuk pamer kekayaan atau flexing karena hal itu tak pantas dilakukan oleh para ASN.

"Alih-alih menggunakan sosial media untuk mencitrakan kekayaan dan kemewahan gaya hidup pribadi, akan lebih baik kita sebarkan informasi yang terang, jujur, dan bijak kepada masyarakat tentang upaya-upaya penyediaan layanan publik terbaik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan I Tahun 2023, Selasa (16/5/2023).

Menurutnya, fenomena flexing dan gaya hidup mewah oleh ASN di medsos telah mencederai upaya peningkatan akuntabilitas dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun akibat fenomena tidak patut ini.

Terlebih melakukan pelanggaran kode etik dan aturan disiplin ASN.

Baca juga: Psikolog : Pose Pamer Harta atau Flexing di Media Sosial, Indikasi Perasaan Tidak Percaya Diri

Sri Sultan pun meminta ASN meningkatkan kepekaan atas isu pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Tidak malah fokus pada flexing pamer kekayaan diri dan keluarganya.

ASN wajib membangun praktik good governance dan menerapkan budaya organisasi berakhlak.

Sementara itu pada Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan I Tahun 2023 diketahui ekonomi DIY tumbuh positif 5,15 persen. 

Capaian Indeks Pembangunan Manusia adalah 80,64 atau berada di atas rerata nasional.

Angka kemiskinan 11,49 dan rasio Gini 0,459 di atas rerata nasional menjadi perhatian publik.

“Saya mengingatkan kepada Bupati, Walikota dan Kepala OPD untuk memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik terutama pada penanggulangan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD mengatakan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran sehingga tidak asal habis namun diserap dengan baik.

“Tradisi kuartalan ini menjadi penilaian ini menjadi sangat baik dilakukan agar semuanya berpacu bukan menghambur-hamburkan anggaran, tapi menghabiskan, menyerap anggaran sesuai dengan program," ujarnya. ( Tribunjogja.com )