Panglima TNI Tetapkan Operasi Siaga Tempur di Daerah Rawan di Papua, Apa Artinya?

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

"Karena tidak ada yang berubah secara signifikan, operasi di Papua masih merupakan operasi penegakkan hukum yang dikendalikan oleh Polri, ya semuanya masih legal dan tidak berada di luar hukum," tegas Fahmi.

Fahmi menambahkan, penetapan status siaga tempur sebagaimana pernyataan Panglima TNI tidak membutuhkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Kebijakan dan keputusan politik negara baru dibutuhkan jika pemerintah berencana mengubah tugas TNI di Papua.

Dari yang semula OMSP untuk membantu Polri menjadi OMSP untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata atau pemberontakan bersenjata.

"Sampai saat ini kita belum mendengar ada rencana pemerintah untuk pertama-tama menetapkan kelompok bersenjata di Papua itu sebagai gerakan separatis atau pemberontak, kemudian dengan persetujuan DPR, Presiden memerintahkan TNI untuk mengatasinya," tambahnya.

Sebagai informasi, penetapan status tersebut, terjadi menyusul terjadinya peristiwa penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap Satgas Batalion Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad.

Baca juga: Pernyataan Kapendam XVII/Cenderawasih Soal Penemuan 4 Jenazah Prajurit TNI Korban KKB di Nduga Papua

Dalam penyerangan tersebut, empat prajurit TNI gugur.

Mereka adalah Pratu Kurniawan, Pratu Ibrahim, Prada Sukra, Pratu Miftahul Arifin.

Mereka gugur ketika berupaya membebaskan pilot Susi Air, Philip Marks Methrtens yang disandera KKB.

Keempat jenazah kusuma bangsa kini telah diterbangkan menuju daerah asal pada Kamis (20/4/2023). (*/kompas.com)