Kisah Warga Glagaharjo Patungan Beli Aspal Perbaiki Jalan Rusak Parah Tak Ada Perhatian Pemerintah

Dinas PUPKP Sleman, kata dia, belum bisa mengganggarkan perbaikan, karena jalan tersebut masuk jalur evakuasi dan KRB III yang penanganannya ada di BPBD Sleman.

Sedangkan, hasil komunikasi dengan BPBD Sleman, juga tidak bisa mengganggarkan perbaikan jalan karena tidak ada anggaran untuk itu. 

"Berarti kan tidak ada kejelasan yang pasti. Kan begitu toh. Makanya, karena itu dirasa penting bagi masyarakat. Ya udah, kalau tidak dianggarkan, karena tidak ada anggaran, ya udah swadaya. Karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terkait dengan nyawa manusia," kata Suroto.

Menurut dia, dengan jawaban dari pemerintah itu warga Glagaharjo spontan bersepakat untuk memperbaiki jalan secara swadaya.

Anggarannya patungan terutama warga yang tinggal di kawasan KRB III.

Uang yang terkumpul kurang lebih Rp 100 juta dan digunakan untuk penambalan lubang- lubang di jalur evakuasi sepanjang lebih kurang dua kilometer.

Pengerjaan penambalan pun dilakukan dengan cepat. 

"Mulai persiapan Sabtu (8/4) pagi. Kemudian dilembur.  Sampai dengan tadi malam jam 3 pagi selesai," kata dia. 

Tanggapan Pemerintah

Dikonfirmasi, Kepala DPUPKP Sleman Taupiq Wahyudi mengungkapkan, jajarannya akan segera melakukan pengecekan ke lokasi pada Senin (10/4) besok.

Pada prinsipnya, kata dia, jika memang jalur tersebut statusnya adalah jalan Kabupaten maka pihaknya yang berwenang melakukan pemeliharaan.

Tetapi jika itu adalah jalur evakuasi yang bukan termasuk jalan kabupaten, maka kewenangannya berada di BPBD Sleman. 

"Jadi begitu Pembagiannya. Jalur evakuasi yang tidak masuk jalan kabupaten nanti dari BPBD. Tapi selama itu akses jalan Kabupaten, maka kami yang melakukan pemeliharaan," kata Taufiq. 

Pihaknya mengaku sangat berhati-hati untuk perbaikan di jalur evakuasi. Sebab, kawasan rawan bencana (KRB) III ada yang masuk area terdampak langsung (ATL) erupsi Merapi, di mana area tersebut berdasarkan rekomendasi dari badan geologi tidak boleh dihuni sehingga jika diberikan akses atau fasilitas jalan malah dianggap keliru.

Belum lagi, jika menganggarkan perbaikan jalan dan ternyata bukan jalan Kabupaten, maka jika ada pemeriksaan akan menjadi temuan. 

Karena itu, pihaknya mengaku bersama BPBD Sleman dan unsur Pimpinan Daerah pada Senin (10/4) esok akan mengecek langsung ke lokasi. 

"Prinsipnya dari PU, jika itu Jalan Kabupaten maka kami yang melakukan pemeliharaan," kata dia. (rif)