Dinkes DIY Mencatat 5.400 Orang di DI Yogyakarta Terkena TBC Selama 2022

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Istimewa Yogyakarta, Setyarini Hestu Lestari, menyebut sebaran kasus tuberkulosis (TBC) di DI Yogyakarta yang baru ditemukan selama 2022 mencapai 5.400 orang atau 51,3 persen pasien. 

"Penemuan (TBC) tahun lalu sangat luar biasa. Baru kali ini kami memperoleh angka di atas 50 persen," ucapnya saat menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Dukungan Hotline Kesehatan Mental dan Umpan Balik Pasien TBC, di Grand Tjokro Hotel, Kamis (16/3/2023).

Baca juga: Teknologi Video Challenge Bakal Diterapkan pada Partai Puncak Proliga 2023 di Yogyakarta

Artinya, kesadaran masyarakat untuk berobat memutus sebaran kasus TBC sudah meningkat. Hal itu pun tercatat oleh Dinkes DIY bahwa tempat 10.531 kasus yang telah mengadapatkan pengobatan. 

"(Namun), cakupan pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada kontak serumah baru mencapai 4,7 persen dari target nasional 48 persen, enrollment pengobatan pasien TBC Resisten Obat (Kebal Obat) sekitar 81 persen dan Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Resisten Obat (RO) baru mencapai 65 persen," papar Rini.

Lebih lanjut, sebagai langkah kebijakan dan strategi pemerintah dalam dukungan penyembuhan penyakit bagi pasien TBC RO, pihaknya pun melakukan penambahan dan penguatan fasilitas layanan kesehatan masyarakat (Fasyankes) dengan melayani pengobatan pasien TBC RO lewat kebijakan minimal 1 RS TBC RO per kabupaten/kota.

Pihaknya turut melakukan upaya persuasif kepada pasien TBC RO untuk segera memulai pengobatan TBC RO, dengan melibatkan lintas sektor termasuk TBC Komunitas seperti organisasi mantan pasien TBC RO "TERBESAR" dan para pemangku kepentingan, sehingga pengobatan lebih dini, mencegah kematian dan meningkatkan enrollment.

"Upaya minimalisasi stigma terkait TBC juga dilakukan. (Sebab), stigma menjadi salah satu penyebab keengganan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan TBC dan dapat memperburuk kondisi pasien," tutur Rini. 

"Stigma, baik internal maupun eksternal, menjadi penghambat pemenuhan hak pasien dan penyintas TBC untuk mengakses layanan kesehatan. Dampakya, pasien bisa terlambat didiagnosis, tidak patuh berobat atau putus pengobatan," urainya.

Dengan begitu, secara tidak langsung, stigma juga mengakibatkan penyebaran TBC yang lebih luas di masyarakat. 

"Stigma juga menyebabkan orang yang mengalami TB menarik diri dari lingkungan, ditolak dari pergaulan, sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan kehilangan pekerjaannya," kata Rini.

Hal tersebut, turut dinilai sebagai kontribusi terhadap munculnya permasalahan ekonomi dan kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. 

"Semua hal ini, baik psikologis, ekonomi, dan kesehatan, saling berkaitan satu sama lain dan berdampak buruk jika tidak ditangani dengan tepat," ujar dia.

"Untuk itu, kita perlu berupaya dan berkolaborasi untuk menghilangkan stigma pada pasien TBC dengan menyuarakan informasi yang benar dan mendukung pasien dengan sepenuh hati," pesan Rini.

Ketua Perhimpunan Organisasi Pasien (POP TB) Indonesia, Budi Hermawan, memaparkan, dalam upaya mengurangi stigma dan diskriminasi, terdapat program-program bebasis sebaya yang bertujuan untuk mengurangi stigma internal dan  mengedukasi masyarakat luas melalui peningkatan pengetahuan, penguatan jaringan seta pelibatan pihak yang strategis, baik itu pemuka agama maupun pemberi kerja.

"Ada juga pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk sensitisasi tenaga kesehatan dan secara terbatas, penegak hukum. Pemberdayaan hukum juga dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti peningkatan literasi hukum dan hak asasi manusia, pendidikan hak asasi manusia, dan pelatihan paralegal," tuturnya. (Nei)