Afif Ingatkan Kesbangpol Harus Mampu Jadi Mata dan Telinga Pemerintah Daerah

TRIBUNJOGJA.COM, WONOSOBO - Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tidak lah ringan. Ini lantaran Kesbangpol menjadi arah dan petunjuk bagi kepala daerah dalam memantau kondisi wilayahnya, serta mendeteksi secara dini kemungkinan adanya permasalahan gangguan kamtibmas yang timbul ditengah masyarakat.

Sehingga, harus mampu menjadi mata dan telinga Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada.

"Kesbangpol harus menjadi mata dan telinga bagi Pemerintah Kabupaten, mata dan telinganya harus tajam. Jadi, jika ada permasalahan di wilayah atau kemungkinan adanya gangguan kamtibmas di tengah masyarakat, orang lain belum tahu, tapi Bupati harus sudah tahu lebih dulu. Karena, Kesbangpol sudah punya mitra untuk mengetahui secara dini informasi terkini di wilayahnya," tegas Bupati Afif Nurhidayat, saat menghadiri penempatan kantor baru Badan Kesbangpol, Rabu (15/3/2023).

Bupati Afif menambahkan, sebagai mata dan telinga Pemerintah Daerah, maka tugas Kesbangpol adalah mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menjalin komunikasi, serta berbagi data informasi bersama instansi terkait mengenai potensi timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di tengah masyarakat.

Senada Bupati, Kepala Badan Kesbangpol Drs Agus Kristiono MM mengatakan, selain yang ditegaskan Bupati, tugas Kesbangpol juga melaksanakan kebijakan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan kewaspadaan perbatasan dalam wadah Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (FKDM).

Termasuk, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah. Sehingga, pihaknya akan terus membangun sinergi bersama dengan semua unsur terkait.

Agus Kris juga menyampaikan, pentingnya menanamkan jiwa nasionalisme dan nilai-nilai Wawasan Kebangsaan. Pentingnya nilai ini untuk membangun pondasi Bangsa, khususnya koordinasi dengan berbagai unsur, baik parpol, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama serta Kecamatan dan Desa/Kalurahan.

“Tak lain, hal ini agar tetap terjalin dan terpelihara dalam menjaga dan merawat kerukunan antarumat beragama. Sebagai upaya mencegah dan mengendalikan konflik sosial di masyarakat,” kata Agus Kris.

Terkait penempatan gedung baru Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo yang lebih representatif diharapkan, akan memberikan suasana yang nyaman dan mencipatakan iklim kerja yang harmonis antar stakeholder dan pelayanan masyarakat.

"Kedepan, dengan adanya sarana prasarana yang tersedia ini dapat dijadikan sebagai media tukar informasi dan literasi kebangsaan, penanaman Ideologi Pancasila serta pencegahan dini konflik sosial sesuai tugas, pokok dan fungsi Bakesbangpol," tandasnya. (ayu/ord)