HMS Center Sebut Kasus Rafael dan Eko Pembuka Kotak Pandora Gaya Hedonis Pejabat Kemenkeu

TRIBUNJOGJA.COM - Kasus yang menimpa Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto menjadi pembuka kotak pandora gaya hedonis para pejabat pegawai Ditjen Pajak (DJP) maupun Ditjen Bea Cukai (DJBC) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Hal itu disampaikan Ketum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, yang mengaku sangat prihatin dengan kasus tersebut.

Semakin miris, katanya, kasus ini terbongkar di saat ekonomi Indonesia baru mulai pulih setelah dihantam pandemi Covid-19 tiga tahun terakhir.

Baca juga: Babak Baru Kasus Rafael Alun Trisambodo, KPK Naikan Statusnya jadi Penyelidikan

Meski demikian, ia menjelaskan, sudah menjadi rahasia umum, bahwa sejak era Orde Baru, para pejabat di lingkungan DJP dan DJBC Kemenkeu RI memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis. 

"Dan tidak sesuai dengan normal take home pay atau gaji resmi yang diterima setiap bulan sebagaimana peraturan gaji PNS jika ditelusuri. Termasuk tunjangan khusus, yang diterimanya secara formal," katanya, lewat keterangan tertulis, Selasa (7/3/2023).

Oleh karena itu, Hardjuno menandaskan, pengusutan tuntas atas harta kekayaan tidak wajar kedua pejabat Kemenkeu ini harus bisa menjadi pintu masuk, untuk  menelusuri dan memeriksa harta kekayaan pejabat-pejabat lainnya.

Sebab, patut diduga, masih banyak pejabat di Kemenkeu yang memiliki harta jumbo, namun belum terungkap.

Baca juga: Hari Ini KPK Akan Klarifikasi Rafael Alun Trisambodo Soal LHKPN yang Nilainya Fantastis

"Kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto baru puncak gunung es dari gaya hidup hedonis pejabat-pejabat di lingkungan Kemenkeu, khususnya di DJP dan DJBC. Ini mengerikan dan menjadi bibit lahirnya kecemburuan sosial," cetusnya.

Bahkan, satu hal yang ditakutkannya, kecemburuan sosial bisa memicu instabilitas politik menjelang 2024 mendatang.

Alhasil, Hardjuno mendesak Menkeu Sri Mulyani melakukan evaluasi menyeluruh pada seluruh pegawainya agar kejadian ini tidak terulang.

"Untuk menyelamatkan citra Kemenkeu, saya kira, perlu revolusi total di Kemenkeu," katanya. ( Tribunjogja.com )