Hasil Rapat Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi : Tunjangan Perumahan Dihapus, Kunker Dimoratorium

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi memutuskan sepakat untuk menghentikan tunjangan perumahan bagi seluruh anggota dewan sekaligus melakukan moratorium kunjungan kerja.

Kesepakatan itu diperoleh dalam rapat tertutup yang dilaksanakan oleh pimpinan dan dan seluruh pimpinan fraksi pada Kamis (4/9/2025) siang.

Agenda utama rapat itu adalah pembahasan atas tuntutan publik yang disuarakan dalam aksi unjukrasa yang berlangsung sejak 25 Agustus lalu.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

 “Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR,” ujar Puan dikutip dari Kompas.com.

 “Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” lanjutnya.

Baca juga: Hari Ini Pimpinan DPR Rapat dengan Pimpinan Fraksi, Bahas Soal Tunjangan dan Fasilitas Anggota

Adapun sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pimpinan DPR RI akan menggelar rapat evaluasi bersama dengan seluruh pimpinan fraksi di parlemen mulai Kamis (4/9/2025) besok. 

Dasco menyebutkan, rapat tersebut bakal menindaklanjuti 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan pasca aksi demonstrasi 25-31 Agustus 2025.

 “Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik perwakilan BEM ada di 17+8. Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco, usai bertemu perwakilan mahasiswa di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).

Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, evaluasi yang akan dilakukan mencakup tunjangan-tunjangan bagi anggota dewan hingga keterbukaan informasi terkait kegiatan legislasi di DPR RI.

“Nah, kami dalam audiensi tadi sudah menyampaikan DPR dalam waktu singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh, baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR yaitu termasuk dalam 17+8,” kata Dasco.

Dia juga memastikan bahwa tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI telah disetop mulai akhir Agustus 2025.

“Dan khusus untuk tunjangan perumahan, dihentikan terhitung sejak 30 Agustus 2025," kata Dasco. (*)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com.