Daftar Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM yang Disahkan Oleh DPR, Salah Satunya Dosen UMM

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Berikut daftar lengkap sembilan hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung yang disetujui oleh Komisi III DPR RI.

Sembilan hakim agung dan 1 hakim ad hoc itu pun sudah disahkan melalui rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (23/9/2025) siang.

Rapat paripurna DPR dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pengesahan hakim agung dan hakim ad hoc HAM tersebut diawali dengan laporan hasil fit and proper test terhadap para calon yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Dede Indra Permana.

Sebelum mengerucut menjadi 9 hakim agung dan 1 hakim ad hoc, ada 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc yang menjalani fit and proper test.

Setelah laporan hasil fit and proper test disampaikan, sidang paripurna dilanjutkan oleh Puan Maharani untuk meminta persetujuan pengesahan hakim agung dan hakim ad hoc HAM.

Seluruh anggota rapat menyatakan persetujuan.

"Apakah laporan Komisi III atas uji kelayakan fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung dapat disetujui?" tanya Puan, dan dijawab setuju oleh para anggota dewan dikutip daru Tribunnews.com.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyetujui sembilan calon hakim agung dan satu calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung (MA) setelah melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.

Baca juga: Bagaimana Prabowo Ajak Dunia Akui Palestina di PBB?

Persetujuan tersebut diumumkan dalam rapat pleno Komisi III DPR yang dipimpin Ketua Komisi, Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

"Apakah nama-nama calon hakim MA tersebut dapat disetujui?" tanya Habiburokhman, lalu dijawab "setuju" oleh seluruh peserta rapat.

Calon Hakim Agung adalah individu yang sedang menjalani proses seleksi untuk menduduki jabatan tertinggi sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. 

Berikut daftar calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang disetujui Komisi III DPR RI:

• Suradi, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Pidana.
• Ennid Hasanuddin, Hakim Tinggi MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Perdata.
• Heru Pramono, Hakim Tinggi MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Perdata.
• Lailatul Arofah, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Agama.
• Muhayah, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Agama.
• Hari Sugiharto, Hakim Tinggi Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN).
• Budi Nugroho, Hakim Pengadilan Pajak, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak.
• Diana Malemita Ginting, Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak.
• Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Ad Hoc Tipikor MA RI, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Militer.
• Puguh Haryogi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, disetujui sebagai Hakim Ad Hoc HAM pada MA

Artikel ini sudah tayang di Tribunnews.com.