Komisi Informasi Lakukan Manuver, IKIP Bukan Lagi Ajang Kompetisi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi Informasi Pusat (KIP) RI melakukan manuver terkait indikator keterbukaan informasi publik melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di sejumlah daerah.

Kini setiap daerah diharapkan tidak lagi disibukkan dengan pemenuhan target Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) paling tinggi.

Melainkan pemerintah daerah harus menyajikan data dan informasi yang apa adanya.

"Saya selalu berdiskusi dengan informan ahli kondisi di lapangan. Jadi bukan lagi IKIP diletakkan sebagai kompetisi. Misalnya, oh daerah saya bagus citranya karena IKIP-nya tinggi," kata Komisioner KI Pusat Bidang Kelembagaan, Handoko Putro dalam paparannya pada Bimtek IKIP 2023 di Yogyakarta , Rabu (1/3/2023) malam.

Baca juga: Pertahankan Capaian Sebagai Kota Informatif, Pemkot Yogyakarta Jamin Keterbukaan Informasi Publik

Berdasar data yang dihimpun KI pusat, IKIP menjadi bagian dari upaya memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) melalui RPJMN Tahun 2020-2024 dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menetapkan Penyusunan IKIP sebagai Program Prioritas Nasional untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. 

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga penyusunan IKIP dimana perbandingan hasil IKIP 2021 71,37 persen dan 2022 terlihat 74,43 persen.

"Dari hasil IKIP pada dua tahun berturut-turut ini memberikan gambaran peningkatan hasil sebesar 3,06 persen dimana nilai keduanya masih berada pada penilaian kategori sedang," ujarnya.

Sementara Komisioner KI Pusat Bidang Penelitian dan Dokumentasi Rospita Vici Paulyn menambahkan pelaksanaan Bimtek di Yogyakarta ini merupakan regional ke tiga setelah regional dua digelar di Bali dan yang pertama digelar di Sulawesi Selatan.

"Bimtek ini kami memberikan masukan tim pokja terkait data. Jadi ada tiga dimensi yang wajib diketahui yakni dimensi politik, hukum dan ekonomi. Tim pokja harus mengumpulkan 80 pertanyaan komisioner terkait keterbukaan badan publik di pemda masing-masing," ujarnya.

Tetapi pada dasarnya, lanjut Vici, Bimtek kali ini bertujuan memotret sudah sejauh mana masyarakat menerima keterbukaan informasi.

Baca juga: Pemkab Sleman Fasilitasi Penyebaran Informasi Hingga Tingkat Kalurahan Melalui Radio Komunikasi

Dengan demikian pihaknya dapat mengukur disparitas kesenjangan informasi antara wilayah Indonesia Barat dengan Timur.

"Apakah tiap tahun terjadi peningkatan atau tidak. Hal-hal ini yang nantinya akan kami sampaikan ke Presiden terhadap tingkat keterbukaan informasi publik," jelasnya.

Dalam Bimtek tersebut turut dihadiri Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah via daring.

Pada kesempatannya, Rizki turut mengapresiasi kinerja KI Pusat dalam manuver indikator yang dijalankan Komisi Informasi saat ini. 

Sebagai informasi, peserta Bimtek IKIP regional 3 kali ini diikuti peserta terdiri dari para komisioner informasi dari berbagai daerah di antaranya DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan dan Jambi. ( Tribunjogja.com )