Peringatan Setahun HPKN, Sri Sultan HB X: Inspirasi Peradaban dalam Membangun Indonesia

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HPKN) dapat menjadi inspirasi peradaban dalam membangun Indonesia dan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya.

Didukung dengan penyelenggaraan negara yang bekerja cerdas dan berkeadilan. Juga pendidik dan pelajar yang kreatif dan ikhlas berlandaskan keilmuan, rohaniawan yang mengamalkan kesalehan ritual dan kesalehan publik, wirausahawan yang inovatif, dan  kreatifitas warga.

Hal itu diungkapkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika bertindak menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara Tahun 2023 DIY di Stadion Mandala Krida, Umbulharjo, Yogyakarta, Rabu (1/3/2023).

Baca juga: Bea Cukai Magelang Musnahkan Dua Juta Batang Rokok Ilegal dan Ratusan Liter Minuman Beralkohol

Sri Sultan yang berdiri di bawah rinai hujan tanpa berpayung ini mengatakan, Serangan Umum 1 Maret 1949, merupakan salah satu momentum bersejarah pergerakan kemerdekaan dengan DI Yogyakarta sebagai episentrumnya.

“Saat ini, sejarah tersebut kian bermakna bagi bangsa Indonesia, seiring diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, tentang penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara,” ucap Sri Sultan dalam amanatnya.

Merujuk pada kilas balik sejarah, Sri Sultan menuturkan, peristiwa 1 Maret 1949 adalah sebuah upaya perlawanan anak bangsa, sekaligus upaya membuka mata dunia internasional yang menunjukkan Indonesia memang masih ada.

Atas perlawanan tersebutlah, Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda agar kembali berunding pasca melancarkan Agresi Militernya yang kedua, hingga pada akhirnya dalam Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

“Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara juga memiliki makna Persatuan Indonesia, merefleksikan bersatunya berbagai elemen bangsa, dalam melawan tirani penjajahan. Sehingga hari ini, dapat pula dimaknai sebagai refleksi semangat rakyat, yang senantiasa menunjukkan keberanian dan ketangguhan dalam gelora Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami,” tutur Sri Sultan.

Peringatan HPKN Tahun 2023, selayaknya dimulai dengan peresapan batin selaras dengan ‘Liring Pangastuti Trusing Tyas’ dimana hati sanubari dan cakrawala pikiran memang harus dibuka seluas-luasnya. Hal tersebut agar HPKN dapat menjadi suluh penerang dan inspirasi dalam mencintai tanah air Indonesia.

Setelah meresapi makna dan esensi yang melingkupinya, HPKN harus pula ditafsirkan secara rasional. Melalui berbagai karya nyata karena rasionalitas lebih tepat menyikapi berbagai dinamika.

“Dengan kata lain, kecintaan warga negara Indonesia akan terbangun secara nyata, apabila tataran Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat dicapai melalui pembangunan yang adil dan beradab pula. Sehingga tepat kiranya, apabila makna kedaulatan, benar-benar ditransformasi dan diaktualisasi, dalam berbagai upaya membangun kesejahteraan masyarakat, dalam semangat Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya, untuk Indonesia Raya,” ungkap Sri Sultan.

Tidak hanya diselenggarakan di Stadion Mandala Krida, Upacara Peringatan HPKN Tahun 2023 DIY juga dilaksanakan di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Tantangan Besar

Penegakan kedaulatan di era sekarang masih membutuhkan upaya-upaya lebih luas dan kreatif lagi. Hal ini supaya penegakan kedaulatan negara dapat menjadi bagian bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan, DIY bersama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bukittinggi Sumatera Barat (Sumbar) sudah mengawali tahun pertama peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Kedepan, ketiganya bersama-sama akan menggandeng lebih banyak provinsi yang ada di seluruh Indonesia.

"Semoga cita-cita para founding fathers dalam menegakan kedaulatan berarti tepat menyadarkan kembali kita tentang cita-cita beliau. Mengingat dan menyadarkan kita tentang nilai penting Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Bendera Merah Putih mampu dimaknai kedepannya. Terimakasih atas kerjasama dan kolaborasi khususnya komunitas sejarah," ujarnya dalam Talkshow, Teatrikal dan Peluncuran Buku Hari Penegakan Kedaulatan Negara Jembatan Emas Tiga Daerah: Yogyakarta -Bangka-Sumatera Barat Menegaskan Kedaulatan Negara (1948-1949) di Aula Disbud DIY, Rabu (1/3/2023).

Peluncuran buku ini pun menandai satu tahun peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara pasca terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) No.2 Tahun 2023 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. 

Selain talkshow dan peluncuran buku, ditampilkan teatrikal dari tiga provinsi  yaitu dari DIY tentang Agresi Militer Belanda III, penangkapan para pemimpin bangsa hingga pengasingan, Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Jogja Kembali, dari Bangka Belitung tentang pengasingan para pemimpin hingga 1 Maret 1949 serta dari Sumbar tentang pembentukan Pemerintah Darurat RI dan perjuangannya.

Dian mengungkapkan pihaknya dengan kesadaran merasa perlu adanya momen pemersatu yang bisa digali dari sejarah dan dari sinilah bisa dilihat bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sanga pas  dirayakan bersama. Karena didalam peristiwa inilah menunjukkan suatu nilai-nilai penting makna kesatuan semua elemen masyarakat dari seluruh penjuru negeri untuk menunjukkan satu eksistensi RI.

"Peristiwa ini sangatlah bermakna karena ketika RI belum lahir, bangsa Indonesia, rakyatnya bersatu padu menyelamatkannya. Kami sangat bersyukur, titik penting inilah yang kita peringati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara," katanya.

Satu tahun peringatan Hari Besar Nasional ini  dinilai Dian sangat luar biasa karena dapat mengenang bersama  tiga  provinsi yang menunjukkan suatu nilai Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukanlah hanya milik DIY semata, ini adalah  milik semuanya sebagai hari besar nasional.

"Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumbar. Jalinan kerjasama ini karena ketiga provinsi memiliki koneksi historis yang menguatkan dalam menegakan kedaulatan dulu, sekarang dan kedepan," tambahnya.

Sejarawan UGM, Sri Margono yang juga editor buku tersebut menyampaikan, jika ada fakta baru sejarah akan terus berubah. 

Dalam konteks Indonesia pada masa revolusi, ternyata masih banyak fakta-fakta sejarah yang belum terungkap, salah satunya kehidupan pemimpin RI yang diasingkan di Bangka. 

Karenanya, buku ini berupaya mengungkap fakta -fakta baru mengenai kehidupan para pemimpin RI yang dibuang di Bangka.

"Ini adalah periode penting yang menghubungkan Bukittinggi Sumbar, Bangka dan DIY. Komunikasi tiga provinsi inilah disebut jembatan emas yang menghubungkan dalam menegakan kedaulatan negara yang diungkapkan dalam buku ini,'" ucapnya.

Margono juga berterima kasih dan mengapresiasi atas dukungan Pemda DIY, Pemerintah Provinsi Bangka dan Sumbar dengan  diluncurkannya buku tersebut.

Harapan Dosen Ilmu Sejarah UGM ini semoga bisa dihasilkan dan diungkapkan kembali fakta-fakta sejarah lain yang belum terungkap sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan memperingati hari besar sejarah selalu berdasarkan kajian-kajian akademik yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Disbud Sumbar Syaifullah melalui live streaming mengatakan kegiatan ini merupakan kolaborasi tiga provinsi yaitu DIY, Bangka dan Sumbar untuk menggali sejarah . 

Hal tersebut merujuk pada lini masa perjuangan kemerdekaan Indonesia mulai dibuangnya pemimpin negara ke Pm Bangka, Pemerintah Darurat RI di Sumbar hingga kembalinya ke Yogyakarta .

"Pulau Bangka berhasil berhasil menjaga semangat api perjuangan para pemimpin RI yang diasingkan selama 197 hari di P. Bangka.  Kehadiran buku ini dapat menjadi modal dasar dalam memberikan informasi kesejarahan kemudian dapat diaplikasikan guna menunjang industri pariwisata," tandasnya. (tro)