Paguyuban Dukuh Mengadu ke DPRD Gunungkidul Bicarakan Soal Keresahan Soal Demo Warga

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Paguyuban Dukuh Janaloka datang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Rabu (01/02/2023).

Kedatangan mereka terkait pengunduran dukuh yang terjadi belum lama ini.

Ketua Paguyuban Dukuh Janaloka, Sutejo, mengatakan setidaknya ada dua dukuh yang mengundurkan diri di Januari 2023.

Baca juga: BPS DIY Catat Inflasi YoY Sebesar 6,05 Persen dengan IHK 115,77 Pada Januari 2023

Keduanya menjadi dukuh di Ponjong.

"Mereka mengundurkan diri setelah didemo oleh warga," ungkapnya.

Sutejo mengaku tak tahu persis masalah dari peristiwa tersebut.

Namun ia beranggapan kedua dukuh mengundurkan diri lantaran menerima intimidasi dari warga setempat.

Menurutnya, pengunduran diri dua dukuh itu tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.

Ia pun berharap DPRD hingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul turut mengawal penanganan masalah ini.

"Apalagi aturan tersebut juga produk dari DPRD Gunungkidul," kata Sutejo.

Ia berharap kejadian seperti tak terulang lagi.

Pada sisi lain, seluruh dukuh diharapkan bisa memahami dan mematuhi regulasi terkait jabatan mereka.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti juga menilai mundurnya dua dukuh di Ponjong tidak sesuai aturan.

Ia pun meminta Pemkab Gunungkidul ikut menangani masalah ini.

"Dinas terkait perlu menindaklanjuti, mendampingi, dan meninjau ulang terkait masalah yang terjadi," kata Endah.

Ia juga berharap inti permasalahan dari demo warga terhadap dukuh juga perlu dikaji.

Sebab ada banyak faktor mengapa warga menuntut dukuh mereka untuk mundur.

Sebelumnya, Janaloka juga sudah mengadu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul.

Baca juga: Bupati Purworejo Resmikan 29 Proyek Pembangunan Selama 2022, Total Anggaran Capai Rp284,5 Miliar

Kepala DPMKP2KB Gunungkidul, Sujarwo mengatakan akan melakukan koordinasi untuk menangani masalah ini.

Apalagi Janaloka meminta pihaknya melakukan perlindungan.

"Kami berharap musyawarah lebih diutamakan jika ada permasalahan antara warga dengan dukuh," katanya. (alx)