Penutupan Perlintasan Kereta di Bandara Adisutjipto Berlangsung Alot, Ini Saran DPRD DIY

Dia menambahkan, pihaknya sudah menginformasikan ke Angkasa Pura 1 bahwa akan ada penutupan perlintasan kereta api di Bandara Adisutjipto sejak 2021.

"Cuman tanggapan itu tidak pernah langsung. Ketika kejadian ini (penolakan warga) muncul kami harus mengatasi situasi sangat mepet itu kan juga gak bisa," tegasnya.

Sesuai rencana penutupan perlintasan kereta api Bandara Adisutjipto akan dilakukan Rabu (1/2/2023) besok.

Jika besok tetap dipaksakan untuk dibuka sesuai keinginan masyarakat, maka resikonya harus mencari petugas jaga perlintasan.

"Ketika kita bicara besok dibuka resikonya harus ada orang yang jaga to. Harus ada yang menganggarkan itu. Sebetulnya dakam kesepakatan sudah ada dari PT AP yang melakukan pengelolaan perlintasan. Tapi ya sudah nanti kami lapor ke Sekda dulu aja," terang dia. 

Disisi lain secara teritorial, wilayah perlintasan kereta api di sana masuk dalam kawasan khusus karena berada di komplek bandara.

Oleh sebab itu pihaknya tak ingin saling lempar tanggung jawab mengenai pengelolaan perlintasan kereta api itu.

"Kalau ini dibilang jalan masuk oke lah itu kita bisa terima. Nah, kalau perlintasannya itu kan masuk ke kawasannya itu (bandara) Harusnya ke kawasan khusus tadi kan. Itu kawasan yang gak sembarangan orang juga dengan tanpa ada kepentingan itu bisa masuk," tegasnya.

Baca juga: Humas KAI Wisata Imbau Masyarakat untuk Disiplin Taati Rambu di Perlintasan Kereta

Sementara Kepala Dukuh Sambilegi Kidul Maguwoharjo Depok Sleman, Febri Supriyanto menyampaikan warga setempat keberatan dengan penutupan yang rencananya akan dilaksanakan pada 1 Februari 2023 mendatang.

"Kami mempertanyakan wacana tersebut. Karena kami merasa tidak pernah diajak komunikasi oleh instansi terkait. Jalur tersebut sudah kita lalui selama bertahun-tahun. Bahkan sebelum saya lahir," katanya.

Febri mengungkapkan jika perlintasan kereta Bandara Adisutjipto itu ditutup, masyarakat harus menggunakan akses jalan lain dengan jarak yang lebih jauh.

Selain itu penutupan perlintasan kereta api juga akan menghambat mobilitas siswa yang hendak bersngkat sekolah dan aktivitas ekonomi warga setempat.

"Kami tetap masih menolak penutupan perlintasan kereta api tersebut," jelasnya. 

Lantaran belum ditemukannya solusi, legislatif di DPRD DIY menyarankan supaya rencana penutupan perlintasan kereta api itu ditunda sampai dengan munculnya solusi. 

"Dengan mempertimbangkan persoalan yang ada, rencana penutupan perlintasan kereta api sebaiknya ditunda sampai ada Solusi," terang Ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sinaga. ( Tribunjogja.com )