Penutupan Perlintasan Kereta di Bandara Adisutjipto Berlangsung Alot, Ini Saran DPRD DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Warga Maguwoharjo dan Tegaltirto, Kabupaten Sleman mengadu ke DPRD DIY terkait penolakannya penutupan palang pintu rel kereta api Bandara Adisutjipto , Selasa (31/1/2023).

Mereka kembali datang ke kantor DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi yang sama.

Sebelumnya para warga juga melakukan audiensi ke dewan pada Rabu (25/1/2023) lalu.

Audiensi dihadiri dari PT Angkasa Pura I, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY dan dipimpin oleh para legislatif di Komisi C DPRD DIY.

General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Agus Pandu Purnama, mengatakan pihaknya hanya mengikuti masyarakat yang dalam hal ini juga menggunakan akses jalan perlintasan kereta api.

Baca juga: Perlintasan KA Depan Bandara Adisutjipto Akan Ditutup, Warga Mengadu ke Dewan

"Karena memang kami sebelumnya ada kesepakatan dengan dishub bahwa perhubungan akan menutup perlintasan," katanya, Selasa (31/1/2023) di gedung DPRD DIY .

Pihaknya mengakui masih sangat menginginkan bahwa perlintasan itu dapat digunakan sebab menjadi satu-satunya jalur ke bandara. 

"Kendaraan ke bandara ya masuknya lewat situ namun kembali lagi tergantung pemerintah daerah. Intinya kalau saya memang masih berharap bahwa jalur itu masih dibuka untuk kepentingan pelayanan publik," terang Pandu.

Pihaknya sudah menyurati Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengupayakan agar perlintasan kereta api menuju Bandara Adisutjipto tetap dibuka.

Sebab dirinya mengklaim Bandara Adisutjipto menjadi salah satu penggerak perekonomian di DIY.

"Karena aksesbilitas baik mancanegara maupun lokal kan di situ," terang dia.

Kepala Dinas Perhubungan DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti tetap bersikeras untuk menutup perlintasan kereta api di lokasi itu pada 1 Februari 2023.

Kebijakan itu sudah bulat lantaran selama belasan tahun pemerintah DIY selalu menganggarkan dana dari APBD DIY guna membayar petugas jaga perlintasan kereta api Bandara Adisutjipto .

Sementara secara kewenangannya hal itu bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah DIY.

"Sehingga itu selalu menjadi temuan BPK. Kami itu belasan tahun melanggar aturan," jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah menginformasikan ke Angkasa Pura 1 bahwa akan ada penutupan perlintasan kereta api di Bandara Adisutjipto sejak 2021.

"Cuman tanggapan itu tidak pernah langsung. Ketika kejadian ini (penolakan warga) muncul kami harus mengatasi situasi sangat mepet itu kan juga gak bisa," tegasnya.

Sesuai rencana penutupan perlintasan kereta api Bandara Adisutjipto akan dilakukan Rabu (1/2/2023) besok.

Jika besok tetap dipaksakan untuk dibuka sesuai keinginan masyarakat, maka resikonya harus mencari petugas jaga perlintasan.

"Ketika kita bicara besok dibuka resikonya harus ada orang yang jaga to. Harus ada yang menganggarkan itu. Sebetulnya dakam kesepakatan sudah ada dari PT AP yang melakukan pengelolaan perlintasan. Tapi ya sudah nanti kami lapor ke Sekda dulu aja," terang dia. 

Disisi lain secara teritorial, wilayah perlintasan kereta api di sana masuk dalam kawasan khusus karena berada di komplek bandara.

Oleh sebab itu pihaknya tak ingin saling lempar tanggung jawab mengenai pengelolaan perlintasan kereta api itu.

"Kalau ini dibilang jalan masuk oke lah itu kita bisa terima. Nah, kalau perlintasannya itu kan masuk ke kawasannya itu (bandara) Harusnya ke kawasan khusus tadi kan. Itu kawasan yang gak sembarangan orang juga dengan tanpa ada kepentingan itu bisa masuk," tegasnya.

Baca juga: Humas KAI Wisata Imbau Masyarakat untuk Disiplin Taati Rambu di Perlintasan Kereta

Sementara Kepala Dukuh Sambilegi Kidul Maguwoharjo Depok Sleman, Febri Supriyanto menyampaikan warga setempat keberatan dengan penutupan yang rencananya akan dilaksanakan pada 1 Februari 2023 mendatang.

"Kami mempertanyakan wacana tersebut. Karena kami merasa tidak pernah diajak komunikasi oleh instansi terkait. Jalur tersebut sudah kita lalui selama bertahun-tahun. Bahkan sebelum saya lahir," katanya.

Febri mengungkapkan jika perlintasan kereta Bandara Adisutjipto itu ditutup, masyarakat harus menggunakan akses jalan lain dengan jarak yang lebih jauh.

Selain itu penutupan perlintasan kereta api juga akan menghambat mobilitas siswa yang hendak bersngkat sekolah dan aktivitas ekonomi warga setempat.

"Kami tetap masih menolak penutupan perlintasan kereta api tersebut," jelasnya. 

Lantaran belum ditemukannya solusi, legislatif di DPRD DIY menyarankan supaya rencana penutupan perlintasan kereta api itu ditunda sampai dengan munculnya solusi. 

"Dengan mempertimbangkan persoalan yang ada, rencana penutupan perlintasan kereta api sebaiknya ditunda sampai ada Solusi," terang Ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sinaga. ( Tribunjogja.com )