Menebak Peta Politik Jelang Pilpres 2024, PKB Buka Peluang Kerjasama dengan PDIP, Ini Syaratnya

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Peta politik jelang pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hingga saat ini belum jelas.

Meski sejumlah parpol sudah mendeklarasikan koalisi, namun masih berpeluang terjadi perubahan mendekati Pilpres 2024.

Salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan peluang PKB untuk bekerja sama dengan partai lain, termasuk PDIP untuk menghadapi Pilpres 2024 masih terbuka.

Peluang itu terbuka asalkan PKB merasa cocok dengan calon presiden (capres) yang diusung PDI-P.

“Segala kemungkinan ada. Cair sih enggak ya. Tetapi kan politik itu seni kemungkinan,” sebut Daniel ditemui di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (18/1/2023) malam seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Selama ini, kata Daniel, hubungan partainya dengan Gerindra tetap solid mendekati Pilpres 2024.

Namun sampai saat ini, belum ada capres, dan calon wakil presiden (cawapres) yang pasti.

Hal serupa juga dialami oleh koalisi partai politik (parpol) lain.

“Meskipun kita solid, tapi kita tidak tahu sebelum nanti pada hari H nya mengajukan (capres) ke KPU, dan ditetapkan,” tutur dia.

Baca juga: Ziarah ke Makam Pendiri Gerindra, Bambang Haryo Beberkan Opsi Pendamping Prabowo di Pilpres 2024

Ia juga membuka kemungkinan koalisi PKB-Gerindra mencalonkan capres-cawapres selain Prabowo Subianto, dan Muhaimin Iskandar.

Namun demikian, sesuai kesepakatan koalisi, penentuan pengusungan capres-cawapres itu menjadi keputusan kedua ketua umum.

“Normalnya, sejauh ini yang saya pahami, calonnya itu tidak keluar dari Pak Prabowo, dan Cak Imin. Tapi kalau ada kejutan di luar dua nama itu ya kita tunggu,” papar dia.

Diketahui PDI-P menjadi satu-satunya parpol yang bisa mengusung capres-cawapres sendiri tanpa berkoalisi dengan parpol lain.

Sebab, berdasarkan hasil Pemilu 2019, parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu memenuhi ambang batas pencalonan presiden yakni 20 persen kursi DPR RI.

Namun demikian, Megawati belum memutuskan siapa figur yang dipilih untuk berkontestasi memperebutkan kursi RI-1 usai kepemimpinan Presiden Joko Widodo. (*)