Pemkab Kulon Progo Gencarkan Sosialisasi Layanan KB Gratis Kepada Masyarakat

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo terus menyosialisasikan terkait adanya layanan KB gratis bagi masyarakat sebagai upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di daerah ini.

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Siti Sholikhah, mengatakan layanan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) digulirkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Meliputi layanan KB IUD, Implant, MOP dan MOW yang diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat atau akseptor.

"Jadi semua akseptor tidak mengeluarkan biaya sendiri untuk mendapatkan pelayanan KB. Tapi, diklaim ke petugas penyuluh KB untuk bisa dibiayai dari BKKBN," katanya, Selasa (17/1/2023).

Selama 2022, layanan KB gratis sudah diakses sebanyak 2.053 akseptor di Kulon Progo.

Jumlahnya mengalami kenaikan dibandingkan 2021 yang hanya 1.800 akseptor.

Siti melanjutkan, layanan KB gratis dari BKKBN bisa diakses di semua fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta, termasuk tempat praktek mandiri bidan.

Kasi Jaminan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Hilda Pramudawardhani, melanjutkan peningkatan terhadap penggunaan layanan KB gratis di Kulon Progo selama 2022 karena sudah memasuki tahun kedua dibandingkan 2021 yang baru masa uji coba pelaksanaan.

Hilda menyebut, total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total dan laju pertumbuhan penduduk (LPP) cukup bagus meski belum semua akseptor di Kulon Progo mengakses layanan tersebut.

Oleh karenanya, pihaknya terus melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait layanan KB gratis.

"Seperti hari ini roadshow ke bidan-bidan terkait adanya layanan KB gratis yang bisa diklaim ke BKKBN selain BPJS Kesehatan," kata Hilda.

Ditanya terkait target akseptor supaya mengakses layanan KB gratis di tahun ini, pihaknya belum bisa menyampaikan.

"Target dari BKKBN untuk penggunaan layanan KB belum keluar. Akan tetapi anggarannya naik hampir dua kali lipat. Anggaran 2022 sekitar 700 juta kemudian 2023 jadi Rp1,7 Miliar," pungkasnya. (*)