Pemilu 2024
Amien Rais Bakal Lapor Bawaslu Setelah KPU Tak Meloloskan Partai Ummat sebagai Peserta Pemilu 2024
Partai Ummat akan melapor ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) RI pasca Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) tidak meloloskan partai berlambang perisai
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Partai Ummat akan melapor ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) RI pasca Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) tidak meloloskan partai berlambang perisai tauhid dan bintang emas itu sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang.
Melalui jumpa pers secara virtual, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amin Rais, mengatakan pihaknya telah membentuk tim advokasi yang diketuai Denny Indrayana.
Denny merupakan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono .
Baca juga: Jadwal dan Lokasi Pemadaman Listrik di DI Yogyakarta Hari Ini Kamis 15 Desember 2022
Tujuan Denny dan timnya melapor ke Bawaslu lantaran pihaknya ingin menampilkan bukti bahwa Partai Ummat layak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
"Partai Ummat akan mengupayakan cara-cara yang bisa ditempuh. Terutama membawa gugatan Partai Ummat ke Bawaslu. Kami telah membentuk tim advokasi hukum Partai Ummat," kata Amien Rais saat jumpa pers secara virtual, Rabu (14/12/2022).
Dia menegaskan, Partai Ummat layak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
Amien menjelaskan, selama ini Partai Ummat kerap kali mengkritisi pemerintah.
Dia juga menilai kekuatan eksekutif di pemerintahan RI semakin kuat.
Amien Rais juga menilai bahwa para pemimpin saat ini diatur para oligarki.
"Memang ciri seorang kepala negara yang ingin memborong kebenaran tidak ingin ingin melihat pendapat berbeda karena itu akan mengganggu. Padahal demokrasi akan segar dan bugar maka harus check and balance. Sehingga dalam hal itu terjadi pemecahan masalah ditengah yang ideal," jelasnya.
"Tetapi memang banyak kalau seorang pemimpin dikerumuni para penjilat sepatu penguasa. Nah, penguasa yang tadinya demokratis, awalnya dekat dengan rakyat awalnya membela rakyat, tapi pelan-pelan bergulir berubah sehingga keputusan rakyat di pundak oligarki," imbuhnya.
Baca juga: Cerita Pilu Dua Gadis Muda Asal Sukabumi jadi Korban Penyekapan Mandor Bangunan
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan dugaan adanya intervensi berkekuatan besar ke KPU dalam memutuskan hasil verifikasi faktual terendus olehnya.
"Kita diajarkan dari apa yang kita lihat. Menggunakan pengalaman ini sejauh ini nampaknya ada (intervensi). Tapi saya gak mau pikiran lebih jauh. Tapi tampaknya ada," ungkapnya. (hda)
