UMP 2023
Survei KHL di DIY Sebesar Rp 3,7-4,2 Juta, Tapi Pemasukan Buruh Jauh di Bawahnya
Sementara upah minimum yang diterima oleh para buruh jauh di bawahnya sehingga mereka harus menanggung defisit akibat upah yang rendah tersebut.
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Hari Susmayanti
lihat foto
"Semakin murah upah minimum di suatu kabupaten/kota, semakin tinggi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota tersebut," jelas Irsad.
Berdasarkan data tersebut, MPBI DIY meminta pemda untuk meningkatkan penetapan UMK 2023.
Untuk Kota Yogyakarta, MPBI DIY meminta agar UMK ditingkatkan sebesar Rp 4.229.663.
Kabupaten Sleman, nilai UMK diminta menjadi Rp 4.119.413, Bantul menjadi Rp 3.949.819, Gunungkidul Rp 3.407.473, dan Kulon Progo menjadi Rp. 3.702.370.
"MPBI DIY juga menuntut gubernur tidak menggunakan UU Cipta Kerja dan turunannya dalam penetapan UMK se-DIY untuk 2023," jelasnya.
Irsad menegaskan, penetapan upah minimum merupakan hal penting sebagai program strategis dalam pengentasan kemiskinan.
Upah minimum dinilai memberikan dampak terhadap kemiskinan melalui peningkatan rata-rata upah.
Tingkat kemiskinan ikut berkurang seiring dengan meningkatnya rata-rata upah buruh.
"Supaya benar-benar merealisasikan kemuliaan martabat manusia Yogya dan tujuan keistimewaan DIY, Gubernur (DIY) harus secara serius memperbaiki pengupahan," tegasnya.
"Karena upah yang layak dan adil akan mengikis ketimpangan pendapatan, meningkatkan daya beli, dan secara bertahap akan mengurangi kemiskinan," sambung Irsad.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DIY Kirnadi menambahkan, selama ini para buruh berhadapan dengan pemerintah dan pengusaha dalam rangka penetapan upah.
Dia menyebut dimulai 2010 sampai dengan sekarang, upah di DIY sangatlah kecil.
"Sehingga sampai hari ini di Kota Jogja dengan situasi ini hanya mampu mendapatkan upah Rp2 juta sekian. Artinya jika itu dikonversikan dengan KHL sandang, pangan, papan itu masih sangat jauh dari KHL," terang dia.
Di sisi lain, pemerintah DIY selama ini dinilai tidak ada program yang mampu meningkatkan daya beli atau kesejahteraan rakyatnya.
"Padahal di provinsi lain cukup banyak program yang dilakukan. Di Jateng dan Jatim banyak program perumaham untuk pekerja, transport murah pekerja dan jaminan sosial. Di Jakarta juga sama," terang dia.
