Perekonomian Membaik, Pemkot Yogya Targetkan 50 KPM Lepas Kepesertaan PKH

TRIBUNJOGJA.COM - Pemkot Yogyakarta menemukan sejumlah peserta Program Keluarga Harapan ( PKH ) di wilayahnya yang secara sosial maupun ekonomi sudah masuk kategori baik.

Karena itu, eksekutif berupaya, agar mereka mengikuti skema graduasi mandiri dan tak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta , Maryustion Tonang, mengungkapkan, graduasi merupakan sebuah skema khusus, untuk mengakhiri kepesertaan PKH .

Sehingga, setelah melewati proses tersebut, keluarga penerima manfaat pun dinyatakan lulus dari program PKH .

Dijelaskannya, graduasi dapat terjadi karena dua faktor, yakni secara alami dan mandiri.

Baca juga: Graduasi PKH : Dorong Penerima PKH Agar Mandiri

Graduasi alami terjadi, ketika di dalam keluarga tersebut tidak lagi memenuhi syarat tujuh indikator penilaian PKH .

Yaitu, keberadaan ibu hamil, anak di bawah lima tahun, siswa SD, SMP, SMA, lansia, hingga disabilitas.

"Kalau yang alami itu kan otomatis KPM lepas dari program, karena indikatornya sudah tidak memenuhi untuk jadi peserta PKH . Sehingga, dia harus melepas kepesertaan," katanya, Minggu (30/10/2022).

Sementara, Maryustion melanjutkan, tantangan bagi Pemkot Yogyakarta adalah mendorong PKH yang sejatinya telah mampu, untuk mengikuti skema graduasi secara mandiri.

Dalam artian, mereka diminta sukarela, atau atas kesadaran sendiri, untuk melepas kepesertaan PKH , agar kuota dapat dipakai calon KPM lain.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan para pendamping PKH di wilayah, dari total 12.887 KPM di Kota Yogyakarta , terdapat 100 keluarga yang dinilai layak untuk digraduasi secara mandiri.

Hanya saja, ia menyadari, butuh waktu bagi eksekutif, untuk bisa menggugah dan menanamkan kesadaran KPM.

"Pendamping kami minta untuk mengamati juga, ya, KPM mana saja yang secara sosial dan eknomi sudah menengah ke atas. Itu yang jadi potensi PKH graduasi mandiri, dan mereka kita dorong," urainya.

Kesadaran KPM supaya legawa melepaskan status kepesertaan PKH-nya terus digugah oleh pihaknya, lewat rangkaian pembekalan.

Di antara 100 keluarga potensi graduasi mandiri tersebut, Dinsosnakertrans pun mematok target 50 KPM tidak lagi mendapatkan uluran tangan dari pemerintah via PKH, per 2023 mendatang.

Baca juga: Pemkot Yogya Gulirkan Audit Kearsipan Internal, Ini 3 OPD dengan Nilai Terbaik