7.125 Penerima Manfaat di Yogyakarta Tak Kunjung Cairkan BLT BBM, Ini Alasannya

TRIBUNJOGJA.COM - Sedikitnya 7.125 Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) imbas penyesuaian harga BBM di DI Yogyakarta tak kunjung mengambil jatahnya.

Berdasar hasil penyisiran, PT Pos selaku distributor pun menemukan berbagai alasan, yang membuat mereka urung mengakses BLT .

Executive General Manager Kantor Cabang Utama Pos Yogyakarta , Fahdian Hasibuan mengungkapkan, data 7.125 KPM itu tersebar di penjuru DIY.

Rinciannya yakni, 867 di Kota Yogya, 1.770 di Sleman, 1.043 di Bantul, 2.467 di Gunungkidul, kemudian 979 di Kulon Progo, dengan penyebab yang bermacam-macam pula.

Baca juga: Sebanyak 98 Persen KPM di DI Yogyakarta Telah Menerima BLT BBM

"Sebagian besar karena keluar wilayah, merantau ke luar DIY. Jadi, kami maklum. Kemudian, ada juga yang meninggal dunia, itu kami anggap KK (kartu keluarga) tunggal, karena di KK pengganti tidak ada namanya lagi," katanya, di sela Raker DPD RI, tentang Program BLT BBM , di Kota Yogyakarta , Kamis (27/10/2022).

Namun, selain itu, pihaknya pun menjumpai fenomena unik di sebuah desa di Kapanewon Kalasan, Sleman, dimana ada puluhan warga yang tidak lagi menerima BLT , setelah terdampak tol.

Lantaran kaya mendadak usai menerima ganti untung pembebasan lahan, KPM pun tak keberatan jatah BLT-nya dikembalikan ke negara.

"Memang, ada beberapa keluarga yang namanya itu masuk penerima bansos. Tapi, saat mau kita bayarkan mereka sudah sugih, mendapat ratusan juta, hingga miliaran. Validasinya kita mintakan ke aparat desa, orangnya ini ini ini, mereka kaya mendadak, karena mendapat ganti untung dampak tol," cetusnya.

"Kemudian, ada juga, yang menjelang pencairan, mereka diterima PNS, atau BUMN, sehingga tidak boleh lagi mengakses bansos. Itu sudah sesuai SOP-nya, ya, mereka tidak boleh menerima," imbuh Fahdian.

Meski demikian, proses penyusuran untuk mencari KPM yang berhak menerima bansos yang dialokasikan dari APBN tersebut tetap ditempuh Kantor Pos.

Sebab, pihaknya harus mengantisipasi jika di lapangan ada warga yang benar-benar kesulitan mengakses, karena faktor jarak tempuh atau keterbatasan lainnya.

"Terus kita telusuri, kalau ada yang berhak tapi belum menerima. Lagipula, proses pembayaran belum ditutup dan tidak ada deadline pengembalian ke negara. Nah, sekarang setiap hari masih kita temukan, sekitaran 30-40 KPM, langsung kita bayarkan," katanya.

Sementara itu, Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Cholid Mahmud yang memfasilitasi pertemuan tersebut mengatakan, bahwa fenomena KPM meninggal dan tak dapat mengakses BLT jadi sorotannya.

Baca juga: Ada Program BLT BBM, Organda DIY Tak Berharap Banyak Dari Pemerintah

Sebab, seandainya dilogika, keluarga yang kehilangan tulang punggung berpotensi besar semakin miskin, dan seharusnya BLT bisa diwariskan.

"Secara umum, kami melihat, proses distribusi BLT BBM di Yogyakarta ini sudah berjalan baik. Tapi, masih ada kendala soal warga meninggal yang sebenarnya namanya masuk KPM, dan keluarganya tidak bisa menggantikan untuk ambil BLT-nya," urainya.