PILPRES 2024: Sindiran Si "Biru" Lepas dari Pemerintahaan Jokowi dari Hasto Hingga Respon Nasdem

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Tensi politik mendekati tahun politik di partai pendukung pemerintahan mulai menghangat.

Salah satunya antara PDIP dengan Partai Nasdem.

Partai Nasdem diketahui sudah mendeklarasikan calon presiden yang akan diusungnya di Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan meski masih tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Sementara hingga saat ini, partai utama pendukung pemerintah, PDIP belum memutuskan siapa calon presiden yang akan diusungnya di Pilpres 2024 mendatang.

Pada Minggu (9/10/2022) kemarin dalam peringatan HUT TNI di kantor DPP PDI-P di Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeluarkan statmen yang diduga menyindir soal koalisi partai yang mulai pecah.

Awalnya Hasto menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda.

Hasto kemudian menyinggung warna biru yang dirobek dalam lukisan itu.

"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," tuturnya seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Setelah itu, Hasto menyebut "biru" itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto.

Namun, Sekjen PDIP tersebut enggan menyebut secara gamblang siapa 'biru' yang dimaksud.

Dia hanya mengatakan bahwa terkadang apa yang terjadi di masa lalu bisa terjadi di masa depan.

"Itu arahnya perspektif historis, menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan," imbuhnya.

Komentar Hasto soal biru yang terlepas dari Pemerintah Presiden Jokowi pun langsung mendapatkan respon dar Partai Nasdem.

Salah satunya oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya.

Willy menilai apa yang disampaikan oleh Hasto tersebut merupakan sindiran terhadap partainya.

Willuy pun mengaku heran dengan pernyataan Sekjen PDIP tersebut.

Sebab, sebelum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung di Pilpres 2024, partai lainnya juga sudah mendeklarasikan.

Namun deklarasi dari partai lainnya tidak ada masalah.

"Gerindra juga sudah deklarasi capres. Yang lain pada deklarasi koalisi. Semua tidak ada masalah, tetapi giliran Nasdem, semua jadi salah, semua jadi menyerang dari segala penjuru," kata Willy saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/10/2022).

Willy mengaku dirinya tak habis fikir mengapa Partai Nasdem menjadi bulan-bulanan setelah mendeklarasikan Anies Baswedan.

Diapun meminta Hasto untuk bersikap lebih dewas terkait keputusan Nasdem untuk mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capres Nasdem di Pilpres 2024.

Tak hanya Willy, Politisi Partai NasDem lainnya,  Achmad Effendy Choirie juga merespons sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai 'Partai Biru' lepas dari pemerintahan.

Baca juga: Kata Jokowi Soal Pertemuan dengan Megawati, Pengamat: PDIP Sedang Cari Capres yang Sebanding Anies

Menurut Gus Choi, Partai Nasdem tidak memiliki niat untuk lepas dari pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Cuma kita harus kembali kepada substansi kembali kepada makna yang sesungguhnya bahwa NasDem berkoalisi dengan pemerintahan sekarang itu kan hasil pemilu hasil pemilu 2019 sampai 2024."

"Jadi itu NasDem, saya kira selama mendukung Jokowi tidak pernah aneh-aneh," kata Gus Choi dikutip dari tayangan Kompas Tv, Selasa (11/10/2022).

Ia menyebut komitmen NasDem untuk membela pemerintahan tidak berubah dari Pilpres 2014 hingga saat ini.

"Nah itu yang harus diketahui harus menjadi komitmen bersama dan itu juga harus dipahami oleh koalisi yang lain," kata Gus Choi.

Gus Choi berharap semua pihak tetap menyebarkan nilai positif, meskipun dia berada di pihak yang pro kontra sekalipun.

"Jangan membuat pesemon-pesemon atau ledekan-ledekan yang sesungguhnya merusak psikologi, merusak hubungan."

"Sekjen PDIP ini kan sering melakukan statement yang memiliki ini, makna yang kurang bersahabat."

"Padahal kita padahal kita ini berpolitik itu harus, meskipun beda itu harus bersahabat dengan yang pro maupun yang kontra."

"Apalagi kita dalam satu pemerintahan itu yang pertama," sambung Gus Choi.

Selanjutnya, mengenai pemilihan Anies Baswedan sebagai Capres pilihan NasDem, menurut Gus Choi hal itu sah-sah saja.

Pasalnya di tahun 2024, masa jabatan Jokowi juga telah selesai.

"Yang kedua konteks kita mendukung Mas Anies itu kan untuk Pemilu 2024, bukan konteks untuk mengganti pemerintahan sekarang."

"Ketika kita terpisah atau berpisah dari pemerintahan Jokowi setelah 2024 itu kan memang Jokowi sudah tidak presiden lagi," jelas Gus Choi.

Kemudian ada lagi, beberapa partai lain telah membuat koalisi terlebih dahulu.

Seperti di antaranya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), ada Prabowo dengan PKB.

Gus Choi pun mempertanyakan mengapa mereka yang berkoalisi tidak dianggap anti-pemerintahan.

"Ada apa di otak dan hati mereka itu ada apa?"

"Karena setiap narasi itu mencerminkan hati dan pikirannya, apakah buruk atau baik," jelas Gus Choi.

Komentar Pengamat

Sementara itu Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai pernyataan Hasto yang menyebut 'biru" terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi dinilai tidak berdasar.

Menurut Bawono, Partai Nasdem memilik hak untuk mengajukan capres di Pilpres 2024 sebagai wujud dari fungsi politik di Tanah Air.

"Tudingan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terhadap Nasdem tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo karena telah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden sangat tidak mendasar," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro melalui pesan WhatsApp, Selasa (11/10/2022).

Bawono mengatakan, penilaian apakah Nasdem masih sejalan atau berseberangan dengan pemerintahan Jokowi tidak bisa hanya berdasarkan sikap mereka yang mengusung Anies sebagai Capres 2024.

"Penilaian apakah Partai Nasdem masih sejalan atau tidak sejalan lagi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa didasarkan atas hal tersebut, melainkan didasarkan pada komitmen dalam menjalankan program-program pemerintahan oleh menteri-menteri dari Partai Nasdem di kabinet," ucap Bawono.

Menurut dia, Nasdem mempunyai hak untuk mendukung siapapun kandidat yang dinilai layak untuk diusung dalam pemilihan presiden 2024.

Selain itu, kata Bawono, dengan mendukung Anies sebagai bakal Capres 2024 maka Nasdem juga menjalankan fungsi dari sebuah partai politik, yakni rekrutmen untuk kepentingan kepemimpinan nasional.

"Karena itu merupakan bagian dari hak Partai Nasdem sebagai partai politik untuk mengajukan calon kepada publik," ucap Bawono. (*)