Komisi D DPRD DIY Respon Dugaan Pungutan di SMK Negeri Yogyakarta

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyayangkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyayangkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah negeri yang ada di DIY.

Para legislatif berharap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY selaku pembina instansi-instansi sekolah harus bersikap tegas.

Baca juga: Festival Lima Gunung di Magelang Dibuka Untuk Umum, Dimeriahkan 1.095 Seniman

"Jika memang ada pungutan, Dinas harus bersikpa tegas. Itu perlu dipastikan karena  bagaimana pun pungutan tidak dibenarkan," kata Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto, dihubungi Jumat (30/9/2022).

Dia menjelaskan, legislatif bersedia untuk diajak berdiskusi guna membuat isu pungutan di sekolah menjadi terang benderang.

"Kami siap untuk diajak berdiskusi. Ini penting, kalau memang ada, dokumennya harus terbukti," jelasnya.

Sementara Kasi Penkum Kejati DIY, Herwatan menambahkan, sejak awal pihaknya selalu terbuka kepada masyarakat.

Baca juga: Siti Sarah Azzahra Melaju ke Semifinal Indonesia International Challenge 2022

Apabila terdapat laporan atau pengaduan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi pendidikan berupa pungutan maupun jual beli seragam, maka Kejati DIY siap untuk menindaklanjuti.

"Prinsipnya jika ada laporan tentu penyidik Kejati DIY akan menindaklanjuti," ungkapnya.

Dia mengimbau masyarakat untuk tidak sungkan melapor ke Kejati DIY. (hda)
 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved