Berita Bantul Hari Ini

Pemkab Bantul Raih Predikat UHC, Sebanyak  912.073 jiwa Telah Terdaftar sebagai Peserta JKN

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati mengatakan, pencapaian UHC ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul

Penulis: Santo Ari | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM/Santo Ari
Penyerahan Piagam dan Deklarasi UHC Kabupaten Bantul di Pendopo Parasamya Bantul, Senin (26/9/2022). 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Kabupaten Bantul meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).

Terhitung mulai 1 September 2022, sebanyak 912.073 jiwa penduduk Kabupaten Bantul telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 957.352 jiwa atau sebesar 95,27 persen.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati mengatakan, pencapaian UHC ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan setiap penduduk bisa memiliki akses dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial.

Baca juga: PSIM Yogyakarta vs Persela Lamongan: Tanpa Dukungan Suporter, Erwan Minta Pemain Tetap Fight

"Pencapaian UHC Kabupaten Bantul akan semakin dirasakan manfaatnya jika disertai dengan peningkatan kualitas dan mutu layanan, baik dari sisi administrasi kepesertaan maupun layanan di fasilitas kesehatan,"  ujar Lily saat ditemui pada kegiatan Penyerahan Piagam dan Deklarasi UHC Kabupaten Bantul di Pendopo Parasamya Bantul, Senin (26/9/2022).

Menurutnya, penyempurnaan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu upaya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan guna mewujudkan UHC yang optimal.
 
Sebagai tindak lanjut nyata, per September 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul mendaftarkan 62.613 jiwa penduduk sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten.
 
"Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras bersama, khususnya Pemerintah Kabupaten Bantul. Dan dengan telah diraihnya UHC Kabupaten Bantul, maka seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mencapai UHC," terangnya.

Adapun cakupan kepesertaan JKN bagi penduduk di wilayah DIY telah mencapai 97,55 persen dengan jumlah 2.092.155 jiwa. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dicanangkan oleh pemerintah, setiap kota dan kabupaten ditargetkan mencapai cakupan kepesertaan JKN 98 % pada tahun 2024. 

"Bagi wilayah dengan capaian UHC, tentu ada benefit tersendiri bagi masyarakatnya. Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul akan langsung berstatus aktif tanpa harus melewati masa tunggu di akhir bulan (tanpa mekanisme cut off). Penduduk sudah dibekali kepastian penjaminan karena bisa didaftarkan sewaktu-waktu, baik dalam kondisi sehat maupun sedang sakit," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Lily juga menyatakan bahwa saat ini peserta bisa mengakses layanan administrasi melalui Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Care Center 165, Chat Assistant JKN (CHIKA), termasuk Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan juga menyiapkan layanan antrean online, dashboard tempat tidur, telekonsultasi, telemedicine dan lainnya. 

Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengungkapkan pihaknya bersyukur atas capaian UHC ini. Ia juga menegaskan UHC harus diimbangi dengan layanan kesehatan yang accessible. 

"Kami bersyukur atas capaian ini, hampir satu juta warga Bantul bisa mengakses layanan kesehatan dengan penjaminan JKN. Untuk mendukung optimalisasi jaminan kesehatan nasional, serta menjaga cakupan UHC ini, Pemkab Bantul telah mengeluarkan regulasi surat edaran bupati tentang optimalisasi JKN di wilayah Kabupaten Bantul," ujar Bupati.

Menurutnya ini merupakan komitmen dan kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Tidak hanya soal kepesertaan jaminan saja, tetapi ketersediaan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang mudah dan accessible juga terus disempurnakan.  

Baca juga: Pansus BLBI DPD RI Minta Keterangan Mantan Gubernur BI 2003-2008, Ini Hasilnya

"Maka dalam RPJMD Kabupaten Bantul menempatkan pemenuhan sarana prasarana kesehatan jadi prioritas, sehingga seluruh masyarakat Bantul bisa mendapatkan layanan kesehatan secara memadai, layak dan optimal bukan hanya kepesertaan BPJS kesehatan saja," sambungnya.  

Adapun Bupati menyatakan sektor kesehatan menjadi sektor prioritas dan pihaknya terus berupaya untuk mencapai beberapa indikator penting, seperti turunnya angka stunting, gizi buruk hingga kematian ibu dan anak.

"Maka kami terus menyempurnakan pemerataaan pusat-pusat layanan kesehatan. Kita membangun lagi satu rumah sakit tipe D. Terdistribusinya layanan kesehatan ini untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat," pungkasnya. (nto) 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved