Berita Kota Yogya Hari Ini

Tekan Potensi Politisasi SARA, Pemkot Yogyakarta Gandeng Tokoh Agama dan Masyarakat

Menjelang Pemilu 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berupaya mewujudkan stabilitas sosial di tengah masyarakat. Sebisa mungkin, politisasi

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
Dok Pemkot Yogyakarta
Suasana pendidikan politik untuk tokoh masyarakat yang digulirkan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, Kamis (22/9/22). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menjelang Pemilu 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berupaya mewujudkan stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Sebisa mungkin, politisasi berbasis suku, agama, ras dan antar golongan ( SARA ), bisa diantisipasi.

Upaya tersebut diwujudkan salah satunya lewat pendidikan politik untuk deretan tokoh masyarakat, mengusung tema 'Yogyakarta Nir-Politisasi SARA: Menuju Kota Yogyakarta Yang Harmonis, Kondusif dan Kohesif', Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Satpol PP Bantul Kerahkan 1.128 personel Satlinmas untuk Amankan Pemilihan Lurah Serentak

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, Budi Santosa mengatakan, Aspek penting dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta, ialah pengelolaan kebhinekaan di tengah warga masyarakat.

"Mengelola kebhinekaan menjadi hal yang penting untuk mewujudkan kohesivitas sosial. Dalam konteks masyarakat majemuk yang ada di Kota Yogyakarta, adanya kohesivitas sosial itu, sifatnya menjadi sangat urgent," tegas Budi.

Masalahnya, tutur ia, pergelaran politik elektoral beberapa waktu terakhir memberi pelajaran, mengenai kebutuhan penanganan politisasi dan diskriminasi berbasis SARA.

"Beberapa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada terakhir menunjukkan bahwa pembiaran politisasi dan diskriminasi dapat menciptakan ketegangan yang mengancam kohesi sosial. Bahkan, spiral kekerasan turut hadir," ucapnya.

Budi menyebut, setidaknya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemunculan politisasi SARA.

Meliputi, faktor kompetisi yang zero sum, komunalisme, struktur mobilisasi kelembagaan yang dianggap tidak efektif, serta kekuataan kelembagaan partai lemah diganti loyalitas pemilih yang tinggi pada figur dan simbol-simbol sentimen politik.

"Kampanye berbasis SARA jelas merupakan suatu hal yang melanggar norma-norma kampanye pemilu," urainya.

Baca juga: Rp 200 Miliar Disiapkan untuk Jalur Sepeda di Tol Yogyakarta-Solo, Wabup Klaten: Ada Respon Positif

Karena itu, ia menilai, peran tokoh masyarakat dan agama untuk mencegah terjadinya politisasi SARA menjadi sangat sentral.

Dengan begitu, politisasi identitas berbasis SARA yang nyata-nyata merusak, serta mengganggu harmoni sosial dan integrasi nasional, dapat ditekan sejak dini.

"Harus dicegah, karena penggunaan SARA dalam kampanye itu kan berpotensi menimbulkan politik distingtive, hingga segmentasi komunal yang makin tajam," urainya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved