Soal Pencabutan Status Pandemi pada Akhir Tahun, Pemda DIY: Penularan Covid-19 Sudah Terkendali

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) memberi sinyal untuk mencabut status Pandemi Covid-19 pada akhir 2022 mendatang.

Sebab, tanda-tanda berakhirnya pandemi sudah tampak di depan mata.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menilai bahwa penularan Covid-19 di DIY saat ini memang sudah cukup terkendali.

Hal itu dilihat dari tren penambahan kasus yang mulai mengalami penurunan.

Baca juga: Luasan Lahan Panen Kedelai di Gunungkidul Capai Lebih dari 2 Ribu Hektare di 2022

Misalnya dalam sepekan terakhir, penambahan kasus harian yang dilaporkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 rata-rata hanya berkisar 20-30 kasus perharinya.

"Sebetulnya Covid di Yogyakarta sudah cukup terkendali. Pertama karena tambahan kasusnya memang sedikit," kata Aji saat ditemui di kantornya, Senin (19/9/2022).

Selain itu, lanjut Aji, mayoritas masyarakat yang terinfeksi virus Corona hanya mengalami gejala ringan seperti flu biasa atau tanpa bergejala sama sekali. 

Hal ini membuat tingkat fatalitas Covid-19 terus menurun dari waktu ke waktu.

Diyakini kekebalan kelompok terhadap virus Corona juga sudah hampir terbentuk karena tiap hari ada warga yang menjalani vaksinasi Covid-19.

Meski begitu, Aji meminta masyarakat untuk tak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan hingga pandemi Covid-19 benar-benar dinyatakan berakhir.

"Lalu kedisiplinan masyarakat Yogya dalam rangka menerapkan protokol kesehatan juga cukup bagus. Walaupun nanti WHO betul-betul menarik atau mengganti status bukan lagi pandemi tapi saya harap masyarakat di Yogya semuanya tetap prokes," terangnya.

Jika WHO dan Kementerian Kesehatan benar-benar mencabut status pandemi di wilayah DI Yogyakarta, Pemda DIY juga akan membuat dasar regulasi baru terkait penanganan endemi.

Misalnya soal pendanaan penanganan Covid-19 yang dapat memanfaatkan Belanja Tak Terduga (BTT).

Saat ini BTT dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti pembiayaan operasional selter isolasi, vaksinasi Covid-19, hingga obat-obatan.

"Apa yang harus dilakukan di daerah akan berbeda dengan daerah lain. Bisa jadi kita tidak sama aturannya sebagaimana kita biasa menggunakan Inmendagri. Bisa saja nanti dari Ingub masing-masing," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Biro Umum Humas dan Protokoler Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji menjelaskan, hingga Minggu 18 September kemarin tercatat ada 565 kasus aktif di DIY.

Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan data pekan lalu di mana tercatat ada 672 kasus aktif.

Hal tersebut tak lepas dari terus bertambahnya pasien yang mengalami kesembuhan dari Covid-19.

"Case recovery rate atau tingkat kesembuhan Covid-19 di DIY adalah 97,11 persen," terangnya.

Sementara itu, dari ratusan kasus aktif masih ada 96 pasien Covid-19 yang menjalani perawatan di RS rujukan.

Rinciannya sebanyak 86 pasien dirawat di bed non critical sedangkan 10 pasien mendapat perawatan di bed critical atau ICU.

"Untuk bed non critical tersedia 1.256 tempat tidur dan terpakai 86 sedangkan bed critical dipakai 10 dari total ketersediaan 125 tempat tidur," tandasnya.

Baca juga: Nekat Kejar Kereta Api yang Sudah Berangkat, Seorang Penumpang Terperosok di Stasiun Yogyakarta

Sementara Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyambut baik wacana pencabutan status pandemi menjadi endemi.

Penanganan wabah Covid-19 menurutnya lebih tepat jika menggunakan langkah antisipatif karena masyarakat telah mengenal Covid-19 dan memiliki kesadaran yang baik terkait penerapan protokol kesehatan.

Kebijakan pembatasan sosial yang sering diberlakukan pada awal pandemi dianggap tidak relevan jika diterapkan saat ini mengingat kondisi sekarang yang lebih terkendali.

"Kita sikapi Covid ini dengan manajemen yang terukur antisipatif jangan dengan manajemen kebencanaan karena Covid-19 ini sudah kita kenal. Jika pakai manajemen kebencanaan jadi mahal dan kurang tepat," terangnya. (tro)