Berita DI Yogyakarta Hari Ini
Pakar Kebijakan Publik UGM : Kenaikan BBM Perlu Diimbangi Ketersediaan Angkutan Umum
Minimnya ketersediaan transportasi dinilai semakin menyusahkan masyarakat mengingat harga BBM yang telah resmi dinaikkan pemerintah.
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) saat ini turut direspon pakar kebijakan publik Universitas Gajah Mada ( UGM ) Wahyudi Kumorotomo.
Menurutnya, kenaikan harga BBM perlu diimbangi dengan ketersediaan angkutan umum.
Sayanganya hal itu belum terfasilitasi sepenuhnya oleh pemerintah.
Minimnya ketersediaan transportasi dinilai semakin menyusahkan masyarakat mengingat harga bahan bakar minyak ( BBM ) yang telah resmi dinaikkan pemerintah.
Baca juga: Harga BBM Naik, Organda DIY Naikkan Tarif Sewa dan Tiket Mulai 18 hingga 22 Persen
Pasalnya, tidak adanya ketersediaan transportasi publik yang terintegrasi dengan baik itu membuat banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi.
Hingga kemudian berujung pada borosnya energi yang digunakan setiap waktunya.
"Masyarakat bisa dibiasakan sebenarnya untuk menggunakan transportasi publik apabila tersedia. Tapi masalahnya karena ketidaktersediaan transportasi publik, kita kemudian terbiasa dengan transportasi pribadi yang itu sangat-sangat boros energi kita," kata Wahyudi, Minggu (4/9/2022).
Borosnya masyarakat menggunakan energi itu bisa dilihat dari penggunaan kendaraan pribadi sehari-hari.
Terlebih di kota-kota besar yang mereka masih harus berjuang dengan kemacetan jalan.
"Coba di Jakarta, di Jogja, karena transportasi publik, bus, kereta tidak diutamakan. Orang terpaksa menggunakan kendaraan pribadi dan itu menambah lagi konsumsi BBM ," ucapnya.
"Lalu dimana-dimana yang kita bangun jalan tol padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah transportasi publik. Entah itu bus yang muatanya banyak, LRT atau MRT dan lainnya," imbuhnya.
Wahyudi menyarankan bahwa pemerintah harus melihat bahwa proporsi transportasi publik itu perlu diupayakan untuk ditambah sehingga dapat mengurangi penggunaan BBM untuk kendaraan pribadi.
"Seperti kita ketahui di Jakarta saja sampai dengan tahun 2012 sebelum kita krisis energi seperti sekarang ini, transportasi publik itu hanya 28 persen. Sementara yang transportasi pribadi atau kendaraan pribadi itu 34 persen, lainnya yang lain-lain," terangnya.
Baca juga: Soal Kenaikan Harga BBM, KSPSI DIY : Menambah Penderitaan Masyarakat
Padahal, kata Wahyudi, dibandingkan dengan Seoul misalnya di sana transportasi publik sudah berada di angka 55 persen.
Hanya sekitar 24 persen saja yang menggunakan kendaraan pribadi.
