Kedaulatan Pangan dalam Perubahan Geopolitik Dunia

Oleh: Yudah Prakoso R

TRIBUNJOGJA.COM - Perubahan geopolitik dunia menuntut anak bangsa bersama-sama tidak sekadar berjuang mewujudkan ketahanan pangan, namun harus mewujudkan kedaulatan pangan.

Memaknai dinamika peran Indonesia dalam konstelasi ekonomi dan politik dunia, diperlukan jaminan agar upaya pemulihan ekonomi nasional, jaminan ketahanan pangan dan energi, bisa terlaksana dengan baik.

Optimisme untuk mewujudkan kedaulatan pangan harus terus dibangun melalui penerapan langkah-langkah strategis agar mampu mengakselerasi pencapaian tersebut.

Seperti yang pernah diungkapkan Bung Karno pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia 27 April 1957, bahwa persoalan pangan adalah persoalan hidup matinya suatu bangsa.

Selain itu pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina berdampak meningkatnya ancaman pada sektor vital setiap negara, termasuk sektor pangan nasional.

Mengantisipasi dampak tersebut, dibutuhkan gerak bersama, searah dan tanpa kompromi untuk menjawab tantangan itu. Apalagi, pandemi juga menyasar ketahahan suatu negara dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan.

Kondisi itu, harus disikapi dengan kebijakan dan langkah yang tepat dari Indonesia yang berada dalam geopolitik dunia, sehingga menuntut tetap meningkatkan komitmen kepada prinsip-prinsip non-blok dalam menyikapi perubahan politik dan ekonomi dunia saat ini.

Saat ini dunia menghadapi potensi perang di bidang rantai pasok di era geo 5 yang mengedepankan kekuatan cyber dan artificial intelegence dalam pelaksanaannya.

Namun, hingga saat ini Indonesia hanya mengandalkan hubungan antar negara ASEAN dan bilateral dalam menghadapi perubahan geopolitik yang kompleks.

Agar bangsa ini segera mengedepankan green dan blue policy di sektor lingkungan dan laut dalam membangun negeri ini.

Sebab bila kebijakan itu tidak diterapkan, pada 2030 Indonesia akan menghadapi masalah besar, utamanya pada krisis pangan, meskipun pertumbuhan sektor pertanian nasional cukup baik.

Meski begitu, harus dicermati apakah petani mendapat manfaat langsung dari meningkatnya harga pangan saat ini?

Dengan tantangan perubahan politik dan ekonomi dunia yang kompleks saat ini, bila tidak ada teknologi baru dalam pengelolaan pertanian yang mengarah pada intensifikasi yang berkelanjutan, Indonesia akan menghadapi masalah pangan.

Dalam tiga tahun terakhir sektor pangan dihantam pandemi dan perubahan iklim yang mengganggu produksi dan distribusinya.

Kondisi itu, diperparah dengan dampak perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan terganggunya ketersediaan pupuk yang merupakan bagian dari proses produksi pangan. Namun, inflasi nasional tetap terjaga dengan dukungan pasokan dan pertumbuhan sektor pangan menjadi faktor penopang utama.

Di satu sisi dalam membangun sektor pangan yang kuat perlu campur tangan teknologi dalam proses produksi pangan nasional.

Untuk mencapai target menjadi negara dengan ekonomi nomor lima di dunia, Indonesia harus memacu pertumbuhan investasi sehingga iklim investasi nasional harus terus ditingkatkan.

Namun berbagai persoalan dunia terjadi dewasa ini mengganggu rantai pasok dan perdagangan dunia.

Karenanya Indonesia harus melakukan lebih banyak perjanjian perdagangan baru dengan sejumlah negara untuk mengatasi dampak terganggunya pasokan komoditas ke tanah air.

Saat ini Indonesia menghadapi krisis di atas krisis, setelah menghadapi dampak Covid-19 disusul dampak perang Rusia-Ukraina. Belum lagi, adanya potensi kebijakan The Fed menaikkan tingkat suku bunga yang biasanya berdampak kepada negara-negara berkembang.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah dan DPR hendaknya menyepakati bahwa harga bahan bakar jenis Pertalite dan listrik tidak perlu naik, untuk meredam dampak lebih besar terhadap masyarakat.

Namun dampaknya pemerintah harus rela mengeluarkan subsidi yang sangat signifikan. Apalagi saat ini terdapat dua perang yaitu perang melawan pandemi dan perang ekonomi yang harus dihadapi dengan bersatu untuk memenangi perang tersebut.

Solusi untuk menghadapi kondisi itu, antara lain dengan memastikan masyarakat memiliki daya beli. Di sisi lain, perlu subsidi bahan baku, subsidi bagi petani dan pengusaha mikro, agar harga produk terjangkau.

Pembebasan sementara bea masuk dan PPN untuk bahan baku impor, juga harus diterapkan untuk membantu para pelaku usaha tetap bertahan.

Secara umum stok komoditas pangan dunia saat ini hanya untuk 90 hari. Komoditas gandum dalam dua tahun terakhir, produksinya selalu lebih rendah dari permintaan. Oleh karenanya perlu dipikirkan bahan-bahan lain sebagai pengganti terigu, bisa berasal dari singkong atau sorgum. Stok dunia untuk gandum 120 hari, namun 50 persen dari stok tersebut berada di Tiongkok, yang tidak mungkin diekspor.

Optimisme sangat penting dalam menghadapi dampak perubahan politik dan ekonomi dunia saat ini. Upaya swasembada pada komoditas tertentu belum menjamin ketersediaannya bagi masyarakat. Hal itu, terlihat pada kasus tingginya harga minyak goreng di tanah air.

Meskipun Indonesia sudah swasembada minyak goreng, tetapi tidak kuasa dalam mengendalikan harga CPO dunia. Karena, struktur industri CPO nasional terlalu besar sekitar 70 perusahaan, seharusnya disederhanakan menjadi lima perusahaan saja.

Selain itu, sebagian besar perkebunan kelapa sawit memiliki lahan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Karenanya redistribusi aset sangat penting, karena saat ini 1 % perusahaan menguasai 50 % lahan kelapa sawit.

Geopolitik saat ini harus menemukan titik keseimbangan baru dalam hal penguasaan sumber daya dan rantai pasok. Proses menuju keseimbangan baru itu berpotensi menimbulkan goncangan yang berdampak pada masyarakat. Jumlah penduduk miskin Indonesia yang 25 juta orang dan 40 juta penduduk rentan miskin sangat rawan terhadap goncangan yang terjadi dan harus diwaspadai. Negara berkewajiban untuk memastikan penduduk agar tidak kelaparan dan cukup gizi.

Indonesia berpotensi menghadapi krisis pangan dengan meningkatnya harga pangan global dan harga pupuk yang tidak terkendali serta ketersediaan yang terbatas.

Indonesia, harus mengambil bagian dalam pemecahan masalah dunia. Permasalahan yang disebabkan kondisi energi dan pangan dunia itu tergantung mitigasi risiko yang diterapkan.

Sehingga, segala persoalan yang dihadapi akibat kenaikan harga energi dan pangan harus segera ditentukan langkah untuk mengatasinya lewat mitigasi risiko yang dipersiapkan. (*)

Yogyakarta
4 Agustus 2022

Penulis adalah pengamat geopolitik