Sobat Filosofia UGM

Esem Bupati, Semu Mantri, dan Dhupak Bujang

Seorang ningrat dalam dunia pendidikan semestinya memiliki dan memelihara kesantunan dan kehalusan budi berbahasa dan berkomunikasi

Esem Bupati, Semu Mantri, dan Dhupak Bujang
Ist
Dr. Sindung Tjahyadi, Dosen Fakultas Filsafat UGM

*Oleh: Dr. Sindung Tjahyadi, Dosen Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta

JAGAD maya saat ini sedang gaduh karena adanya postingan seseorang yang dalam stratifikasi sosial dianggap memiliki kasta tertinggi namun gaya komunikasinya dinilai oleh banyak pihak tidak menunjukkan kesesuaian dengan tingkat intelektualitas yang bersangkutan.

Asumsi khalayak, seorang ningrat dalam dunia pendidikan semestinya memiliki dan memelihara kesantunan dan kehalusan budi berbahasa dan berkomunikasi. Komunikasi verbal maupun tertulis beliau, seharusnya sepadan dengan derajat akademik yang beliau emban, yakni seorang Maharsi, Guru Besar.

Pertanyaan yang muncul, mengapa masyarakat gaduh dengan fenomena kekacauan etika berkomunikasi tersebut? Mengapa pula fenomena anomali etika berkomunikasi tersebut muncul? Bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap kegaduhan tersebut? Apa yang kiranya perlu dibenahi dalam dunia pendidikan (tinggi) kita?

Masyarakat Jawa sejak dahulu mengenal pepatah “Esem Bupati, Semu Mantri, dan Dhupak Bujang” yang menyiratkan keterkaitan yang erat sekali antara kedudukan seseorang dengan sensitifitas atau daya tanggap dalam berkomunikasi.

Seorang Bupati yang diandaikan secara intelektual jauh lebih terdidik karena mengelola berbagai aspek dalam pemerintahan dan berkomunikasi dengan berbagai lapis masyarakat, diandaikan memiliki kemampuan berkomunikasi hingga pada taraf yang bisa secara tepat membaca sebuah senyuman (“esem”) sang raja.

Seorang ningrat secara normatif diandaikan mampu membaca apa yang tersirat dari bahasa tubuh junjungannya, dan secara normatif demikian pula seharusnya ketika sang ningrat hendak berkomunikasi dengan khalayak.

Ia harus membungkusnya dengan budi bahasa yang sepadan dengan kedudukannya. Diksi dan gaya bahasa yang dipilihnya harus sesuai dengan derajat sosial politiknya, mencerminkan intelektualitasnya, dan menggambarkan keluasan wawasan pengetahuannya.

Berbeda dengan “esem bupati”, seorang “mantri” (“camat”, “pembantu bupati”) yang diandaikan memiliki kompetensi yang lebih rendah dari bupati, menuntut adanya bentuk komunikasi yang lebih eksplisit, tersurat, yang dalam hal ini termuat dalam ungkapan “semu”, yang artinya “sindiran, teguran”.

Tak Harus Tersurat

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved