Berita Kulon Progo Hari Ini
Dinsos P3A Kulon Progo : Penyaluran BPNT APBN Melalui Kantor Pos Perlu Dievaluasi
Penyaluran BPNT sembako pada termin II di Kulon Progo nantinya menunggu kebijakan dari Menteri Sosial.
Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Gaya Lufityanti
Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih
TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) dari anggaran pendapatan belanja nasional ( APBN ) di termin selanjutnya perlu dievaluasi.
Meski dalam penyalurannya dinilai lebih cepat dibandingkan melalui e-warong berupa komoditas pangan seperti yang diterapkan di 2021 lalu.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kulon Progo , Irianta mengatakan pada dasarnya penyaluran BPNT sembako di Kulon Progo melalui e-warong KUBE berupa komoditas pangan lokal mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM).
Sebab, ada nilai tambah bagi para petani dan peternak sehingga memberdayakan ekonomi lokal.
Baca juga: Penyaluran BPNT Termin Pertama 2022 di Kulon Progo Melalui Kantor Pos Menuai Kontra, Ini Penyebabnya
Namun, penyaluran BPNT sembako pada termin II di Kulon Progo nantinya menunggu kebijakan dari Menteri Sosial.
"Apakah di termin II nanti dilakukan secara tunai seperti termin I (Januari-Maret 2022) melalui kantor POS atau tidak. Apabila tetap dilakukan secara tunai akan dilakukan evaluasi," kata Irianta, Rabu (16/3/2022).
Dikarenakan penyaluran BPNT secara tunai lebih cepat dan realisasi penyaluran tinggi dibandingkan non tunai melalui e-warong dan bank.
Meski begitu, ada evaluasi seperti sebelum dilakukan penjadwalan dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan BNBA (by name by adress) sehingga data akurat.
Selain itu, kehadiran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih disiplin sesuai jadwal pengambilan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.
Baca juga: Kondisi E-warong Vakum, Wabup Kulon Progo Harap Penyaluran BPNT APBN Kembali Semula
"Penyaluran BPNT APBN bagi kalangan difabel, lansia dan bedridden dilakukan pengantaran langsung ke KPM. Selain itu, PT POS juga akan melakukan penandaan foto terhadap 48 ribu rumah KPM penerima BPNT, 16 April 2022 harus sudah selesai dan akan diolah oleh Kementerian Sosial (Kemensos)," ucapnya.
Dinsos P3A menyebut penyaluran BPNT termin I telah terealisasi sebesar 98,05 persen atau 48.112 KPM dari total alokasi 49.068 KPM.
Sehingga masih tersisa 956 KPM terdiri dari 37 masih aktif dan 919 rekap gagal.
"Rekap yang gagal rinciannya 309 KPM meninggal, 248 KPM menerima bantuan lain, 134 KPM luar kota, 34 KPM alamat tidak ditemukan, 94 KPM tergolong mampu, 67 KPM pindah alamat, 29 KPM termasuk TNI/Polri/ASN dan lima KPM menolak," jelasnya. ( Tribunjogja.com )