Penyaluran BPNT APBN Melalui Kantor Pos Berimbas ke Pemasok Komoditas Pangan di Kulon Progo

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Suplier atau pemasok komoditas pangan di Kabupaten Kulon Progo terimbas adanya kebijakan penyaluran bantuan pangan non tunai ( BPNT ) dari Anggaran Pendapatan Bantuan Nasional (APBN) periode Januari-Maret 2022 bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah setempat. 

Akibatnya puluhan ton beras yang rencananya akan disalurkan bagi KPM melalui e-warong menumpuk di gudang. 

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Panca Manunggal, Margiyono mengatakan komoditas pangan berupa beras telah disediakan olehnya jauh-jauh hari untuk disalurkan kepada masyarakat penerima BPNT APBN.

Baca juga: Kasus Positif Naik, BPBD DIY Belum Akan Aktifkan Posko Dukungan Penanganan Covid-19

Namun saat penyaluran BPNT di Maret 2022, bantuan disalurkan berupa uang tunai melalui kantor pos bukan e-warong. 

"Padahal Januari, suplier sudah menyediakan 40 ton beras. Februari kembali menyediakan 40 ton. Ternyata Maret, BPNT tidak disalurkan berupa pangan melalui e-warong," kata Margiyono saat ditemui di Sogan, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Senin (7/3/2022). 

"Kebijakan penyaluran ini salah satu bentuk kerugian yang ditanggung oleh gapoktan. Karena bahan pangan sudah siap tinggal menerima order dari e-warong ternyata tidak ada pembelian," sambungnya. 

Selain berimbas ke gapoktan, kebijakan ini juga merugikan petani di Kulon Progo yang tidak bisa menjual gabahnya. 

Padahal para petani meminta gapoktan untuk membeli. 

"Namun disini gapoktan sudah tidak memiliki kepastian untuk menjual. Di akhir Februari 2022 karena tidak tersalurkan untuk BPNT total ada 70 ton gabah dan 80 ton beras menumpuk," ucapnya. 

Efek negatifnya di masa mendatang, bahan pangan di Kulon Progo akan dibeli pedagang dari luar daerah. 

Kemudian di akhir 2022 nanti akan terjadi kenaikan harga terhadap bahan pangan tersebut. 

Dikarenakan cadangan pangan di Kulon Progo akan berkurang banyak. "Sehingga kami mohon, kebijakan penyaluran BPNT APBN berupa uang tunai melalui kantor pos bisa dikaji ulang," pintanya. 

Sedangkan penyaluran BPNT dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo melalui e-warong bagi KPM berjalan baik. 

Baca juga: Sebulan Jelang Ramadan, Harga Daging Sapi di Klaten Masih Normal yakni Rp 115 Ribu per Kg

Untuk diketahui, selama ini penyaluran BPNT APBN di Kulon Progo melalui e-warong (KUBE dan KUBE disabilitas) sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.