Hingga Akhir Januari 2022, Belanja APBN di DI Yogyakarta Capai Rp1,12 Triliun

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) di DI Yogyakarta hingga akhir Januari 2022 mencapai Rp 1,12 triliun atau 5,13 persen dari target APBN yang bakal disalurkan. 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Arif Wibawa menyampaikan, realisasi belanja negara di DI Yogyakarta terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 249,67 miliar atau 2,11 persen dari target APBN dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 867,47 miliar atau 8,71 persen. 

"Realisasi belanja K/L tumbuh negatif sebesar 59,19 persen (yoy), terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp232,05 miliar atau 4,97 persen dari pagu belanja pegawai. Kemudian belanja barang Rp17,58 miliar atau 0,42 persen dari pagu belanja barang dan belanja modal Rp 62,85 juta atau 0,002 persen pagu belanja modal," terangnya Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Gelapkan Sepeda Motor Rental, Wanita Asal Mlati Sleman Ditangkap Polres Kulon Progo

Belanja K/L antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta bantuan sosial. 

"Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi pelaksanaan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi," bebernya. 

Selanjutnya, penyaluran TKDD di wilayah DIY sampai dengan 31 Januari 2022 mencapai Rp 867,47 miliar atau 8,71 persen dari target APBN DIY 2022 sebesar Rp 9,96 triliun.  

Penyaluran TKDD Januari 2022  ini  tumbuh negatif 12,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.  

Hal ini karena realisasi DAU yang lebih rendah dan permohonan salur  Dana Desa Tahap I  baru diajukan  pada tanggal 31 Januari 2021, sehingga baru terealisasi pada awal Februari 2022.   

Kemudian terkait realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY adalah sebesar 1,95 persen dari pagu. 

Menurutnya angka tersebut masih perlu diakselerasi, mengingat realisasi  pendapatan daerah telah mencapai 8,13 persen. 

"Surplus APBD berdampak pada peningkatan posisi dana  Pemda di bank," teragnyna.

Dari sisi penerimaan negara, realisasi yang dibukukan sampai dengan Januari 2022 mencapai Rp 412,22 miliar atau meningkat 18,44 persen (yoy). 

Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan mencapai Rp377,06 miliar, tumbuh 18,01 persen (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan positif komponen PPh Non Migas, PPN dan Pajak Lainnya. 

Penerimaan Bea dan Cukai per 31 Januari 2022 mencapai Rp38,96 miliar, tumbuh  signifikan utamanya didukung membaiknya penerimaan Cukai. Penerimaan Cukai mencapai Rp38,48 miliar, tumbuh sebesar 86,75 persen (yoy), dipengaruhi implementasi kebijakan pelunasan cukai dan pengawasan dibidang Cukai, serta kebijakan relaksasi (pembukaan) daerah tujuan wisata.  

Sementara itu realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp35,17 miliar atau 1,61 persen dari target, tumbuh 23,21 persen (yoy) yang didukung oleh membaiknya komponen PNBP Lainnya.

Baca juga: Kakanwil Kemenag DIY: Menag Mempersilahkan Penggunaan Pengeras Suara Masjid, Ketentuannya Diatur

"Selaras dengan kinerja APBN Nasional, kinerja APBN di DIY di awal tahun cukup bagus. Diharapkan kerja keras APBN terus berlanjut agar dapat berperan secara optimal,  sehingga arah kebijakan ekonomi dapat tercapai dan tetap sejalan dengan upaya konsolidasi fiskal di 2023," paparnya.

Lebih jauh, terkait program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2022  yang akan dimonitor secara intensif diperkirakan mencapai Rp 455,62 triliun, terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. 

Menurutnya, APBN menjadi pelindung dari masyarakat terhadap tekanan dari energi maupun dari sisi kesehatan. 

"Ini menggambarkan APBN berperan penting sebagai instrumen pelindung masyarakat, karena guncangan dunia yang masih terjadi dari berbagai segi, seperti kesehatan akibat merebaknya virus varian Omicron, harga komoditas akibat geopolitik, dan recovery yang tidak merata, serta kompleksitas dari kenaikan suku bunga global," ujarnya. (tro)