Berita Kota Yogya Hari Ini
Enam Pedagang Lesehan Malioboro Tetap Menolak Relokasi dan Minta Pendampingan LBH
Program relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro masih terus menuai pro dan kontra sampai dengan saat ini.
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
Langkah yang diambil LBH Yogyakarta ke depan, pihaknya turut mengawal pansus yang dibentuk DPRD Kota Yogyakarta.
"Kami menyiapkan beberapa hal yang akan kami sampaikan Senin depan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi landasan tim pansus, agar relokasi sebaiknya ditinjau ulang," terang dia.
Salah satu pedagang lesehan Malioboro Bekti Laksono mengatakan, ada intervensi dari pemerintah dalam proses relokasi para pedagang di kawasan Malioboro.
"Intervensinya ada. Kalau gak menyerahkan data anggota kelompok pedagang sampai tanggal 20 Januari, maka akan ditinggal dan tidak diberi lapak," katanya.
Dia menjelaskan, semula dirinya tergabung ke dalam Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) beranggotakan 42 orang.
Baca juga: Omicron Menyebar Cepat, Menkes Prediksi Puncak Penularan Terjadi Pada Akhir Februari 2022
Kini Bekti dan lima orang lainnya memilih keluar dari paguyuban itu dan mengaku akan tetap berjualan di pedestrian Malioboro yang sudah ditempatinya sejak 1985.
Alasan tetap bertahan di lapaknya saat ini, menurutnya pedagang lesehan kalau direlokasi membutuhkan tempat yang luas.
"Sementara selama ini saya pedagang lesehan belum pernah diajak untuk melihat kondisi tempat baru," tegas dia.
Dia melanjutkan, Senin (24/1/2022) yang akan datang akan ada pertemuan antara enam pedagang Malioboro yang menolak dipindah dengan tim pansus DPRD Kota Yogyakarta.
"Jadi saya harap pansus bukan hanya menjembatani antara PKL dan Dinas. Saya minta pansus dapat gunakan hak-haknya. Kalau tempat itu belum sesuai, tolong relokasi dihentikan dulu," tutup pria berusia 57 tahun itu. (hda)
