Alasan di Balik Rencana Pemerintah Hapus Premium dan Pertalite

Hal itu, katanya, perlu dijalankan pemerintah agar upaya menjaga lingkungan hidup bisa tercapai dan beban hidup masyarakat tidak bertambah.

"Pemerintah harus memiliki rencana, termasuk mitigasinya. Kalau premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?" tegas Mulyanto.

Menurutnya, saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19. Tahun depan, katanya, belum tentu daya beli masyarakat pulih. Karenanya, ia mempertanyakan, apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk premium bisa dialihkan ke BBM tersisa sehingga harga menjadi sama.

“Kalau itu yang dilakukan, saya yakin tidak ada penentangan dari masyarakat. Jadi, pemerintah harus betul-betul mengkaji kondisi ekonomi masyarakat," jelasnya.

Mulyanto juga meminta pemerintah dan Pertamina berhenti bernarasi akan menghapus BBM jenis premium karena penggunaan terus turun. Sebab, katanya, narasi itu menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik.

“Faktanya, masih banyak masyarakat menggunakan premium. Kalau pun penggunaan premium berkurang, lebih karena Pertamina mengurangi jumlah pasokan di beberapa wilayah,” tandasnya.

Hambat Pemulihan Ekonomi

Rencana penghapusan premium dan pertalite dinilai bakal menghambat upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional setelah tertekan pandemi Covid-19.

"Hal itu kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi, apalagi terhadap daya beli masyarakat golongan bawah yang paling terdampak pandemi Covid-19," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Mohammad Faisal, Kamis (23/12/2021).

Menurutnya, penghapusan premium dan pertalite akan berpengaruh lebih besar terhadap kelompok masyarakat miskin hingga menengah, yang akhirnya meningkatkan inflasi.

"Inflasi akan meningkat karena dorongan kebijakan pemerintah, bukan dorongan permintaan atau kenaikan daya beli masyarakat. Hal tersebut tentu tidak baik," cetus Faisal.

Faisal pun meminta agar pemerintah mengkaji ulang penghapusan premium dan pertalite guna menjaga daya beli masyarakat. "Semestinya pertalite tidak dalam waktu jangka pendek dan menengah. Pemerintah harus sangat hati-hati dalam mengantisipasi dampaknya," pungkasnya. (Tribun Network/sen/wly)

Baca Tribun Jogja edisi Jumat 24 Desember 2021 Halaman 02