Headline

Alasan di Balik Rencana Pemerintah Hapus Premium dan Pertalite

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Soerjaningsih, mengatakan, pemerintah berencana menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Iwan Al Khasni
TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Soerjaningsih, mengatakan, pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite.

Tujuannya untuk memperbaiki kondisi lingkungan.

"Kita memasuki masa transisi. Premium (RON 88) akan digantikan pertalite (RON 90) sebelum kita akhirnya menggunakan BBM ramah lingkungan," ujarnya, Kamis (23/12/2021).

Menurutnya, premium kini hanya digunakan oleh tujuh negara.

Volumenya pun sangat kecil seiring kesadaran masyarakat menggunakan BBM berkualitas lebih baik.

Karenanya, ia mengemukakan, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan. Ke depan, Pertalite juga akan digantikan BBM berkualitas lebih baik.

"Ada tata waktu kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa Pertalite harus berganti ke Pertamax. Pemerintah sedang membahas peralihannya,” katanya.

Ia menyebut, perubahan premium ke pertalite akan menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14 persen.

Lalu, perubahan pertalite ke pertamax akan menurunkan emisi CO2 sebesar 27 persen.

PT Pertamina (Persero), yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut, sampai sekarang belum menerima keputusan dari pemerintah terkait penghapusan BBM jenis premium dan pertalite.

"Belum ada keputusan resmi dari pemerintah," kata Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting.

Ia mengemukakan, Pertamina tetap akan menjalankan penugasan dari pemerintah dalam menyalurkan premium dan pertalite.

"Pertamina bakal menjalankan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah," ucap Irto.

Rencana mitigasi

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta pemerintah mencari solusi alternatif BBM murah bagi masyarakat jika tetap ingin menghapus premium.

Hal itu, katanya, perlu dijalankan pemerintah agar upaya menjaga lingkungan hidup bisa tercapai dan beban hidup masyarakat tidak bertambah.

"Pemerintah harus memiliki rencana, termasuk mitigasinya. Kalau premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?" tegas Mulyanto.

Menurutnya, saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19. Tahun depan, katanya, belum tentu daya beli masyarakat pulih. Karenanya, ia mempertanyakan, apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk premium bisa dialihkan ke BBM tersisa sehingga harga menjadi sama.

“Kalau itu yang dilakukan, saya yakin tidak ada penentangan dari masyarakat. Jadi, pemerintah harus betul-betul mengkaji kondisi ekonomi masyarakat," jelasnya.

Mulyanto juga meminta pemerintah dan Pertamina berhenti bernarasi akan menghapus BBM jenis premium karena penggunaan terus turun. Sebab, katanya, narasi itu menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik.

“Faktanya, masih banyak masyarakat menggunakan premium. Kalau pun penggunaan premium berkurang, lebih karena Pertamina mengurangi jumlah pasokan di beberapa wilayah,” tandasnya.

Hambat Pemulihan Ekonomi

Rencana penghapusan premium dan pertalite dinilai bakal menghambat upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional setelah tertekan pandemi Covid-19.

"Hal itu kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi, apalagi terhadap daya beli masyarakat golongan bawah yang paling terdampak pandemi Covid-19," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Mohammad Faisal, Kamis (23/12/2021).

Menurutnya, penghapusan premium dan pertalite akan berpengaruh lebih besar terhadap kelompok masyarakat miskin hingga menengah, yang akhirnya meningkatkan inflasi.

"Inflasi akan meningkat karena dorongan kebijakan pemerintah, bukan dorongan permintaan atau kenaikan daya beli masyarakat. Hal tersebut tentu tidak baik," cetus Faisal.

Faisal pun meminta agar pemerintah mengkaji ulang penghapusan premium dan pertalite guna menjaga daya beli masyarakat. "Semestinya pertalite tidak dalam waktu jangka pendek dan menengah. Pemerintah harus sangat hati-hati dalam mengantisipasi dampaknya," pungkasnya. (Tribun Network/sen/wly)

Baca Tribun Jogja edisi Jumat 24 Desember 2021 Halaman 02

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved