Pengawasan Prokes Tak Kendor Selama LIbur Nataru

Ia menyatakan, momen Nataru sangat dinanti oleh pelaku wisata di Kapanewon Dlingo yang berharap mendapatkan rezeki lebih di akhir tahun ini. "Sebelum pandemi dalam satu minggu kunjungannya mencapai 52 ribu, namun untuk saat ini (PPKM Level 2) baru mencapai 22 ribu atau belum sepenuhnya pulih," ungkapnya.

Meski penerapan PPKM level 3 urung dilaksanakan, sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19, pihaknya tetap menerapkan pembatasan wisatawan hanya 50 persen dari kapasitas yang ada. "Wisatawan juga wajib scan QR code aplikasi Pedulilindungi dan juga melakukan check out saat meninggalkan objek wisata," ujarnya.

Sementara itu Ketua PHRI Bantul, Nurman Asmuni menyatakan, pihaknya tidak setuju dengan penerapan PPKM level 3 untuk seluruh Indonesia. Kini pihaknya turut menyambut baik keputusan pemerintah yang membatalkan PPKM Level 3 saat Nataru.

Sebab ia menilai, bahwa kondisi pariwisata di Bantul saat ini sudah membaik, di mana hotel dan restoran sudah mulai ramai seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. "Tingkat hunian hotel di Bantul sudah diatas 50 persen, demikian pula restoran juga sudah mulai ramai pengunjung," ujar pemilik restoran Numani di Jalan Parangtritis, Sewon, ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana mengatakan apabila kebijakan PPKM level 3 diberlakukan secara masif akan menghambat laju perekonomian. "Sehingga kami di Kulon Progo mengapresiasi kebijakan pembatalan level 3 karena memang situasinya sekarang baru pemulihan ekonomi," ucapnya, Selasa (7/12/2021).

Dilihat dari penambahan kasus Covid-19 di Kulon Progo, kata Fajar juga tidak terlalu membahayakan. Ketua gugus tugas Covid-19 Kulon Progo menekankan meski ada kelonggaran saat Nataru, pengetatan prokes tetap dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus pascalibur nataru. Hingga saat ini, pihaknya juga masih menunggu regulasi selanjutnya dari pemerintah pusat terkait rencana penutupan kawasan Alun-Alun saat nataru.

Dongkrak okupansi

Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran menyebut keputusan pemerintah membatalkan PPKM level 3 saat periode Nataru nanti, diperkirakan bakal mendongkrak okupansi hotel. "Pembatalan PPKM bisa meningkatkan okupansi hotel 4 persen sampai 5 persen, setelah drop saat PPKM darurat kemarin," jelasnya.

Menurutnya, pertumbuhan industri pariwisata termasuk hotel sangat tergantung dari mobilitas masyarakat, sehingga jika terdapat pembatasan maka sangat berdampak. "Jadi kami berterima kasih kepada pemerintah membatalkan PPKM level 3, dengan begitu nantinya terdapat mobilitas dari masyarakat," paparnya.

Ia pun menyebut, pihak pengelola hotel pada tahun ini tidak mengadakan acara perayaan tahun baru 2022, seperti tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19. "Kami pun mengerti tidak membuat acara yang mengmpulkan orang, kami jaga protokol kesehatan secara ketat," tuturnya. (rif/aka/tro/nto/scp/Tribun Network)

Baca Tribun Jogja edisi Rabu 08 Desember 2021 halaman 01