Pengawasan Prokes Tak Kendor Selama LIbur Nataru

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan, akan menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat seiring tidak jadi diterapkannya PPKM level 3 pada periode Nataru secara serentak di semua wilayah. Ia akan mempelajari terlebih dahulu aturan yang bakal diberlakukan.

"Yang namanya kebijakan dari pusat tetap akan kita pelajari dulu. Tapi pada prinsipnya, kita tetap menyesuaikan dengan aturan yang berlaku nantinya," ucapnya, Selasa (7/12/2021).

Meski PPKM level 3 tidak jadi diberlakukan, Kustini menegaskan, Pemkab Sleman tidak akan mengendorkan pengawasan terhadap protokol kesehatan. Sebab, meski kasus positif saat ini telah melandai, namun masih ada potensi penyebaran Covid-19.

"Prinsipnya kita harus selalu siaga, itu yang selalu saya sampaikan di mana pun dan pada siapa pun. Apakah itu PPKM level 3 atau ada istilah yang lain, kita tetap perketat pengawasan di Sleman itu sendiri," ujar Kustini.

Terpisah, Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menandaskan, secata detail pihaknya belum mendapat informasi terkait pembatalan kebijakan tersebut. Namun, pemkot tetap menyiapkan pembatasan sendiri.

"Artinya, apakah sesuai dengan PPKM yang sedang dijalani sekarang atau bagaimana, kita belum tahu. Tapi, bagi kami, karena sudah sempat kita rancang, ya, maka kita antisipasi dengan pengatatan," ungkap Heroe.

Menurutnya, one gate system, atau skema satu pintu masuk tetap jadi langkah awal dalam menyaring wisatawan yang masuk, dibarengi monitoring secara acak bagi turis-turis yang datang dan menunggangi kendaraan pribadinya.

"Kemudian kerja sama dengan hotel dan restoran juga akan kita kuatkan, karena kemungkinan besar akan banyak orang datang ke Yogya dengan kendaraan pribadi," ujarnya. "Jadi, harapan kami memang mereka ikut menjaga, supaya syarat-syarat perjalanan wisatawan terpenuhi. Segera, kami koordinasikan dengan PHRI itu, ya," tambah Wawali.

Ditegaskannya, dengan pembatalan PPKM Level 3 selama Nataru nanti, maka sejatinya masyarakat diberi keleluasaan untuk bermobilisasi. Hanya saja, pemerintah daerah tetap punya aturan main agar potensi sebaran virus corona terkendali.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita semua memberi edukasi ke masyarakat, untuk memenuhi syarat-syarat itu. Khsususnya, mengenai dua kali vaksin," tegas Heroe.

Pemda DIY pun bakal mengikuti kebijakan yang diambil pemerintah pusat. "Kami baru dapat formasi tentang pemberlakuan PPKM level 3 yang dibatalkan kementerian menjelang Nataru. Saya kira pada prinsipnya DIY akan mengikuti regulasi yang dibuat pusat sehingga Yogya pun akan menyesuaikan dengan kebijakan baru," terang Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji.

Dia melanjutkan, kebijakan PPKM level 3 akan berdampak pada sektor pariwisata baik secara positif maupun negatif. Dampak positifnya yakni bakal membatasi wisatawan yang masuk DIY dan membuat aturan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Sedangkan dari sisi negatif PPKM level 3 akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Karenanya, meski kebijakan PPKM Level 3 serentak dibatalkan, Aji mengimbau kepada seluruh masyarakat termasuk pelaku wisata yang ada di DIY untuk tetap selalu mengutamakan protokol kesehatan (prokes) ketika beraktivitas.

Sambut baik
Pengelola objek wisata di Bantul menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang membatalkan pemberlakukan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia pada periode Nataru.

Purwo Harsono, selaku Ketua Koperasi Notowono yang mengelola sejumlah objek wisata di Kapanewon Dlingo, mengaku bersyukur dengan kebijakan pemerintah tersebut. Terlebih saat ini menurutnya pariwisata di kawasan Dlingo sedang beranjak membaik dan belum sepenuhnya pulih.