Pengawasan Prokes Tak Kendor Selama LIbur Nataru

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan, akan menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat seiring tidak jadi diterapkannya PPKM level 3 pada periode Nataru secara serentak di semua wilayah. Ia akan mempelajari terlebih dahulu aturan yang bakal diberlakukan.

"Yang namanya kebijakan dari pusat tetap akan kita pelajari dulu. Tapi pada prinsipnya, kita tetap menyesuaikan dengan aturan yang berlaku nantinya," ucapnya, Selasa (7/12/2021).

Meski PPKM level 3 tidak jadi diberlakukan, Kustini menegaskan, Pemkab Sleman tidak akan mengendorkan pengawasan terhadap protokol kesehatan. Sebab, meski kasus positif saat ini telah melandai, namun masih ada potensi penyebaran Covid-19.

"Prinsipnya kita harus selalu siaga, itu yang selalu saya sampaikan di mana pun dan pada siapa pun. Apakah itu PPKM level 3 atau ada istilah yang lain, kita tetap perketat pengawasan di Sleman itu sendiri," ujar Kustini.

Terpisah, Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menandaskan, secata detail pihaknya belum mendapat informasi terkait pembatalan kebijakan tersebut. Namun, pemkot tetap menyiapkan pembatasan sendiri.

"Artinya, apakah sesuai dengan PPKM yang sedang dijalani sekarang atau bagaimana, kita belum tahu. Tapi, bagi kami, karena sudah sempat kita rancang, ya, maka kita antisipasi dengan pengatatan," ungkap Heroe.

Menurutnya, one gate system, atau skema satu pintu masuk tetap jadi langkah awal dalam menyaring wisatawan yang masuk, dibarengi monitoring secara acak bagi turis-turis yang datang dan menunggangi kendaraan pribadinya.

"Kemudian kerja sama dengan hotel dan restoran juga akan kita kuatkan, karena kemungkinan besar akan banyak orang datang ke Yogya dengan kendaraan pribadi," ujarnya. "Jadi, harapan kami memang mereka ikut menjaga, supaya syarat-syarat perjalanan wisatawan terpenuhi. Segera, kami koordinasikan dengan PHRI itu, ya," tambah Wawali.

Ditegaskannya, dengan pembatalan PPKM Level 3 selama Nataru nanti, maka sejatinya masyarakat diberi keleluasaan untuk bermobilisasi. Hanya saja, pemerintah daerah tetap punya aturan main agar potensi sebaran virus corona terkendali.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita semua memberi edukasi ke masyarakat, untuk memenuhi syarat-syarat itu. Khsususnya, mengenai dua kali vaksin," tegas Heroe.

Pemda DIY pun bakal mengikuti kebijakan yang diambil pemerintah pusat. "Kami baru dapat formasi tentang pemberlakuan PPKM level 3 yang dibatalkan kementerian menjelang Nataru. Saya kira pada prinsipnya DIY akan mengikuti regulasi yang dibuat pusat sehingga Yogya pun akan menyesuaikan dengan kebijakan baru," terang Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji.

Dia melanjutkan, kebijakan PPKM level 3 akan berdampak pada sektor pariwisata baik secara positif maupun negatif. Dampak positifnya yakni bakal membatasi wisatawan yang masuk DIY dan membuat aturan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Sedangkan dari sisi negatif PPKM level 3 akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Karenanya, meski kebijakan PPKM Level 3 serentak dibatalkan, Aji mengimbau kepada seluruh masyarakat termasuk pelaku wisata yang ada di DIY untuk tetap selalu mengutamakan protokol kesehatan (prokes) ketika beraktivitas.

Sambut baik
Pengelola objek wisata di Bantul menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang membatalkan pemberlakukan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia pada periode Nataru.

Purwo Harsono, selaku Ketua Koperasi Notowono yang mengelola sejumlah objek wisata di Kapanewon Dlingo, mengaku bersyukur dengan kebijakan pemerintah tersebut. Terlebih saat ini menurutnya pariwisata di kawasan Dlingo sedang beranjak membaik dan belum sepenuhnya pulih.

Ia menyatakan, momen Nataru sangat dinanti oleh pelaku wisata di Kapanewon Dlingo yang berharap mendapatkan rezeki lebih di akhir tahun ini. "Sebelum pandemi dalam satu minggu kunjungannya mencapai 52 ribu, namun untuk saat ini (PPKM Level 2) baru mencapai 22 ribu atau belum sepenuhnya pulih," ungkapnya.

Meski penerapan PPKM level 3 urung dilaksanakan, sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19, pihaknya tetap menerapkan pembatasan wisatawan hanya 50 persen dari kapasitas yang ada. "Wisatawan juga wajib scan QR code aplikasi Pedulilindungi dan juga melakukan check out saat meninggalkan objek wisata," ujarnya.

Sementara itu Ketua PHRI Bantul, Nurman Asmuni menyatakan, pihaknya tidak setuju dengan penerapan PPKM level 3 untuk seluruh Indonesia. Kini pihaknya turut menyambut baik keputusan pemerintah yang membatalkan PPKM Level 3 saat Nataru.

Sebab ia menilai, bahwa kondisi pariwisata di Bantul saat ini sudah membaik, di mana hotel dan restoran sudah mulai ramai seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. "Tingkat hunian hotel di Bantul sudah diatas 50 persen, demikian pula restoran juga sudah mulai ramai pengunjung," ujar pemilik restoran Numani di Jalan Parangtritis, Sewon, ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana mengatakan apabila kebijakan PPKM level 3 diberlakukan secara masif akan menghambat laju perekonomian. "Sehingga kami di Kulon Progo mengapresiasi kebijakan pembatalan level 3 karena memang situasinya sekarang baru pemulihan ekonomi," ucapnya, Selasa (7/12/2021).

Dilihat dari penambahan kasus Covid-19 di Kulon Progo, kata Fajar juga tidak terlalu membahayakan. Ketua gugus tugas Covid-19 Kulon Progo menekankan meski ada kelonggaran saat Nataru, pengetatan prokes tetap dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus pascalibur nataru. Hingga saat ini, pihaknya juga masih menunggu regulasi selanjutnya dari pemerintah pusat terkait rencana penutupan kawasan Alun-Alun saat nataru.

Dongkrak okupansi

Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran menyebut keputusan pemerintah membatalkan PPKM level 3 saat periode Nataru nanti, diperkirakan bakal mendongkrak okupansi hotel. "Pembatalan PPKM bisa meningkatkan okupansi hotel 4 persen sampai 5 persen, setelah drop saat PPKM darurat kemarin," jelasnya.

Menurutnya, pertumbuhan industri pariwisata termasuk hotel sangat tergantung dari mobilitas masyarakat, sehingga jika terdapat pembatasan maka sangat berdampak. "Jadi kami berterima kasih kepada pemerintah membatalkan PPKM level 3, dengan begitu nantinya terdapat mobilitas dari masyarakat," paparnya.

Ia pun menyebut, pihak pengelola hotel pada tahun ini tidak mengadakan acara perayaan tahun baru 2022, seperti tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19. "Kami pun mengerti tidak membuat acara yang mengmpulkan orang, kami jaga protokol kesehatan secara ketat," tuturnya. (rif/aka/tro/nto/scp/Tribun Network)

Baca Tribun Jogja edisi Rabu 08 Desember 2021 halaman 01