Banyak Data Kemiskinan Tidak Valid, Dinsos DIY Kembangkan Inovasi Manunggal Raharja

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wadhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Data kemiskinan yang kurang valid menyebabkan Dinas Sosial DIY mengembangkan Manunggal Raharja.

Manunggal Raharja merupakan akronim dari manajemen validasi unggul berbasis digital dengan rumah data sejahtera masyarakat Jogja.

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih mengatakan sistem pendataan sudah benar, dimulai dari RT, RW, Dukuh, Kalurahan, Kecamatan, kemudian Kabupaten.

Hanya saja data kemiskinan masih tidak valid. Dampaknya program penanggulangan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran.

Baca juga: Ridwan Kamil Jadi Sopir Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bandung, Napak Tilas Romansa Masa Muda

"Nah itu dia, alunya sudah benar tapi kok masih belum tepat juga? Jangan-jangan yang diajukan tidak tepat. Jangan-jangan ada yang melanggar parameter. Kami tidak menuduh kenapa kok ada yang tidak benar, memang diperlukan koordinasi," katanya, Rabu (08/11/2021).

Dengan adanya integrasi data dalam Manunggal Raharja, diharapkan data kemiskinan di DIY lebih valid sehingga program bantuan yang nantinya digulirkan bisa tepat sasaran dan tepat manfaat.

Untuk mewujudkan integrasi data tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan bebagai stakeholder, seperti Biro Tata Pemerintaha DIY, Badan Pusat Statistik DIY, Disdukcapil DIY dan kabupaten/kota.

Menurut dia,kerjasama dari seluruh stakeholder sangat diperlukan.

"Nggak bisa dong kalau Dinsos DIY bekerja sendiri. Tentu diperlukan kerjasama dengan seluruh stakeholder dan mitra kami, termasuk masyarakat," ujarnya.

Di tengah pandemi Covid-19, jumlah warga miskin di DIY cenderun meningkat. Hal itu karena banyak masyarakat yang sebelumnya bekerja kehilangan pekerjaannya setelah pandemi. 

"Hal itulah yang mendorong perlunya integrasi data yang valid. Agar masyarakat yang membutuhkan benar-benar merasa terbantu," katanya.

Ia menyebut dari 3,8 juta warga DIY, 2,3 juta masuk dalam DTKS.

Baca juga: KONI DIY Gelar Pelatihan Bagi Pelatih Non Puslatda PON XX Papua

 "Sebenarnya yangmenentukan miskin itu BPS ya, ada parameternya. DTKS itu kan data program. Harapannya data program ini bisa valid juga. Kalau memang sudah mampu ya tidak perlu. Kemain banyak juga yang kami coret karena sudah mampu," terangnya.

Saat ini pihaknya tengah berupaya untukmerestorasi budaya. Sehingga masyrakat memilikibudaya malu.

"Malu kalau sebenarnya mampu tetapi malah dapat bantuan. Kami menggandeng tokoh masyarakat, agar bisa memberikan pengertian tersebut. Bahwa yang perlu mendapat bantuan adalah masyarakat sangat miskin, jangan sampai tambah miskin," lanjutnya.

Guna memastikan data tersebut sesuai, pihaknya menerapkancleansing data. Sehingga data yang masuk adalah data yang valid. (maw)