Breaking News:

Banyak Pelanggar Perda Tak Tertangani, Satpol PP DIY Gandeng Polda DIY dan Kejati

Sejak Januari sampai dengan saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah melakukan tindakan yustisi

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sejak Januari sampai dengan saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah melakukan tindakan yustisi sebanyak 38 pelanggaran.

Kasatpol PP DIY Noviar Rahmad mengatakan, 38 pelanggar itu diproses secara yustisi atau pidana cepat.

Dengan ketentuan sesuai peraturan daerah (perda) yang berlaku dapat dikenakan pidana kurungan penjara 3 bulan, atau denda maksimal Rp50 juta.

Baca juga: Menyongsong Tahun 2022, Bank Indonesia Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pentahelix di DI Yogyakarta

Kendati demikian, diakui oleh Noviar masih banyak pelanggaran perda di luar tindak pidana ringan yang belum tertangani.

Oleh sebab itu mereka kini menggandeng Polda DIY dan Kejati DIY untuk turut memproses para pelanggar perda tersebut.

"Selama ini Satpol PP DIY sudah melaksanakan proses yustisi bagi pelanggar perda sebanyak 38 kali. Dari Januari sampai Juni dan Juli sampai September, setelah itu refocusing anggaran karena Covid-19, kemudian dilanjut Oktober sampai saat ini," katanya, Rabu (24/11/2021).

Dia menambahkan, perda yang ditegakan oleh mereka antara lain, Perda nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan Linmas dengan mengacu pasal 23 tentang tertib izin.

"Yang banyak melanggar jelas tentang tertib izin. Juga ada pula melanggar perda 1 Tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis," ungkapnya.

Baca juga: Literasi Digital Netizen Fair 2021 Ajak Masyarakat Berlorenasi Dengan Internet

Dalam menyikapi banyaknya pelanggaran perda yang tak tertangani, khususnya dalam penegakan perda maupun perdais diluar tindak pidana ringan, dengan ancaman kurungan 6 bulan atau denda Rp50 juta, Satpol PP DIY bertindak cepat yakni melaksanakan MoU kerjasama dalam hal penegakan hukum, dengan Polda DIY.

"Pihak Polda DIY sangat mendukung adanya rencana kerja ini, sehingga ke depan bisa bersinergi dengan Satpol PP DIY, khususnya dalam penanganan pelanggaran perda di luar tindak pidana ringan," tegas Noviar

Selain Polda DIY, Satpol PP DIY juga mengajak dari pihak Kejati dalam upaya penegakan hukum bagi pelanggar perda diluar tindak pidana ringan. (hda)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved