Breaking News:

Tegakkan Perda di Tengah Pandemi, Satpol PP DIY Susun Skala Prioritas

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selaku penegak Peraturan Daerah (Perda) tetap melakukan penegakan Perda meski

TRIBUNJOGJA.COM/ Christi Mahatma Wardhani
Anggota Komisi A DPRD DIY, Heri Dwi Haryono (jaket hitam), Kasubag Peraturan Daerah Biro Hukum Setda DIY, Reza Agung Dwi Kurniawan (biru), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Noviar Rahmad (coklat) 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selaku penegak Peraturan Daerah (Perda) tetap melakukan penegakan Perda meski di tengah pandemi Covid-19. 

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan ada 41 Perda bersanksi dan 122 peraturan gubernur (Pergub) bersanksi yang harus ditegakkan.

Dalam satu pergub memuat 10 tertib yang masing-masing memiliki banyak substansi. Menurut dia, tidak bisa seluruhnya diawasi. 

Baca juga: Hasil Swab Acak di Sekolah, Ditemukan 46 Siswa dan Guru di Bantul Terkonfirmasi Positif Covid-19

"Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, tidak bisa semuanya kami awasi. Untuk itu kami susun skala prioritas, prioritasnya apa? Terkait dengan Pergub 37 Tahun 2020 kemudian diubah Pergub 24 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan, yang saat ini Perdanya baru disusun. Kami fokus pada penegakan protokol kesehatan," katanya, Selasa (23/11/2021).

Untuk melakukan penegakan terbagi menjadi dua yaitu yustisi dan non yustisi.

Yustisi merupakan penegakan peraturan yang bermuara di pengadilan. Sehingga pihaknya akan melakukan penyelidikan, penyidikan, pemberkasan. 

Berbeda dengan yustisi, non yustisi dilakukan dengan cara pembinaan. Artinya Satpol PP DIY melakukan imbauan, teguran, yang sifatnya persuasif.

Secara umum penegakan dilaksanan dengan pola non yustisi. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami peraturan yang sudah ada.

Selain itu, pihaknya memiliki keterbatasan anggota jika harus melakukan penyelidikan, apalagi hampir seluruh Perda memiliki hukuman pidana enam bulan. Pihaknya harus melewati proses yang tidak singkat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved