Breaking News:

UMK Kota Yogyakarta 2022 Jauh di Bawah KHL, Legislatif Desak Tanggung Jawab Pemerintah

Kalangan legislatif menyoroti rendahnya peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Yogyakarta 2022, yang diputuskan Gubernur

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
KOMPAS.com/NURWAHIDAH
lustrasi uang 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif menyoroti rendahnya peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Yogyakarta 2022, yang diputuskan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, per Jumat (19/11/21) lalu. 

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya Krisnadi Setyawan berujar, keputusan Gubernur DIY mengenai kenaikan upah minimum tahun 2022 yang jauh dari nilai kebutuhan hidup layak (KHL) patut dicermati, sekaligus dipertimbangkan deretan konsekuensi yang bisa muncul ke depan. 

Baca juga: Sidang Putusan Kasus Pembunuhan Wanita Muda di Wisma Sermo, Terdakwa Divonis 11 Tahun Penjara

Sebagai informasi, UMK Kota Yogyakarta 2022 hanya naik 4,08 persen. Dengan kenaikan Rp84.440 dibanding 2021, UMK Kota Pelajar pun terkerek jadi Rp2.153.970. 

"Keputusan upah rendah itu harus diikuti tanggungjawab pemerintah daerah, mendata dan memfasilitasi pekerja penerima upah minimum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," ujarnya, Senin (22/11/2021). 

"Ini kan untuk memastikan, ya, pekerja tidak kehilangan haknya sebagai warga negara. Sekaligus, membuktikan bahwa pemerintah benar-benar hadir mengentaskan rakyatnya dari jerat kemiskinan," lanjut Krisnadi. 

Apalagi, tandasnya, dalam Permensos No. 3 Tahun 2021, disebutkan bahwa orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar layak. 

"Sehingga, sudah jelas ya, bahwa pekerja penerima upah minimum adalah orang tidak mampu," ujarnya. 

Baca juga: Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19, BIN DIY Sisir Warga di Gunungkidul

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, terfasilitasinya pekerja penerima upah minimum ini, bakal memberikan kesempatan untuk bisa mendapat berbagai bantuan dari pemerintah tingkat pusat, provinsi, serta kota. 

Ia pun menuturkan, kehadiran pemerintah tidak sekadar membantu pekerja, tapi juga membantu pengusaha yang tengah menghadapi kondisi ekonomi sulit.

Karena itu, ia mendesak pendataan DTKS bagi pekerja penerima upah supaya segera dilaksanakan Dinsosnakertrans. 

"Nah, ini kan menjadi tugas pemerintah daerah, untuk mengkoordinasikan, sekaligus menyinkronkan berbagai sumber data, baik dari kewilayahan maupun sektoral," pungkas Krisnadi. (aka) 

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved