Breaking News:

Masalah Desa Wisata di Bantul, dari Malas Hingga Tidak ada Pengurusnya

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut bahwa Kabupaten Bantul memiliki Commudetnity Based Tourism (CBT) atau pariwisata berbasis komunitas

Penulis: Santo Ari | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Bantul 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut bahwa Kabupaten Bantul memiliki Commudetnity Based Tourism (CBT) atau pariwisata berbasis komunitas terbanyak se-DIY. Ia mencatat setidaknya ada 43 CBT yang dibuka oleh masyarakat dan sebagian besar merupakan desa wisata.

Sebagaimana diketahui, bahwa objek wisata di Bantul terdiri dari dua jenis yakni pariwisata yang dikelola oleh pemerintah dan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat atau yang biasa disebut CBT.  

Dari jumlah tersebut, Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bantul mendata bahwa 39 destinasi wisata tersebut sudah mendapatkan SK (surat keputusan) dari Kabupaten.

Baca juga: Bupati Bantul Akan Kumpulkan Seluruh Lurah untuk Selesaikan Permasalahan Tanah 

"Dari 39 desa wisata itu, yang sehat sebenarnya hanya 26," ujar Kepala Dispar Kabupaten Bantul Kwintarto Heru Prabowo Senin (22/11/2021).

Dengan begitu, ada 13 desa wisata yang telah memiliki SK namun belum dikelola secara maksimal. Untuk itu, mulai tahun depan Dispar berupaya membangun lagi desa-desa tersebut dan mengurus kelembagaannya.

"Ada enam yang rodo aras-arasen (agak malas), lalu yang tujuh statusnya tidak jelas, bahkan ada yang pengurusnya tidak ada," bebernya.

Ia memaparkan, sebagai upaya membangun kembali desa wisata ini, pihaknya akan membantu kepengurusan lembaganya. Mengingat sebagian besar kelembagaan desa wisata tidak sekuat kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Langkah awal yang dilakukan adalah mencoba membantu mengidentifikasi kelembagaan pariwisata di tahun 2022 nanti, dengan harapan pada Juli 2022 semua sudah terbantu.  

Lebih jauh Kwintarto mengungkapkan bahwa permasalahan lain yang dialami desa wisata di Bantul adalah soal tanah. Mengingat desa wisata banyak yang masih menggunakan Tanah Kas Desa, Sultan Ground (SG) dan berada di bantaran sungai.

"Ada komitmen dari pemda untuk segera menyelesaikan persoalan tanah. Jadi akan dibantu karena kalau diurus sendiri tidak mudah. Nah ini Pak Bupati dhawuh (memberikan perintah) untuk bisa dikoordinir se-Bantul diurus bersama-sama yang mengurus Pemkab Bantul," ucapnya.

Baca juga: Jadi Penggerak Pariwisata, Pemkot Yogyakarta Perkuat Kelembagaan Pokdarwis

Pihaknya juga akan melakukan pendampingan seperti mendorong lurah-lurah agar sadar akan kegiatan pariwisata. Dengan cara-cara tersebut, Kwintarto berharap pada tahun depan, belasan desa wisata yang tidak ada kejelasan tersebut dapat bangkit kembali.

"Untuk desa wisata insyaallah yang tahun kemarin sempat terhenti kita lanjutkan," tutupnya. (nto) 

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved