Breaking News:

Bupati Bantul Akan Kumpulkan Seluruh Lurah untuk Selesaikan Permasalahan Tanah 

Pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong para pengelola Community Based Tourism (CBT) atau pariwisata berbasis komunitas untuk mengurus status

Penulis: Santo Ari | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Bantul 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong para pengelola Community Based Tourism (CBT) atau pariwisata berbasis komunitas untuk mengurus status hukum lahan yang mereka pakai untuk beraktivitas.

Kejelasan ini diperlukan agar pemerintah baik daerah hingga pusat akan lebih mudah dalam membantu menggelontorkan anggaran.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, di Bantul terdata ada 43 CBT yang dibuka oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa objek wisata di Bantul terdiri dari dua jenis yakni pariwisata yang dikelola oleh pemerintah dan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat atau yang biasa disebut CBT.

Baca juga: Jadi Penggerak Pariwisata, Pemkot Yogyakarta Perkuat Kelembagaan Pokdarwis

"Baik yang dikelola pemerintah maupun oleh masyarakat, dua-duanya dapat memberikan kontribusi kepada PDRB," ujarnya Senin (22/11/2021).

Bupati mengatakan bahwa CBT merupakan inisiatif masyarakat secara langsung utamanya anak muda yang sangat kreatif yang mencoba mengembangkan kawasan itu. Ditata sedemikian rupa dan dibiayai oleh mereka sendiri.

Namun bupati menyatakan bahwa APBD belum bisa menyentuh sejumlah CBT itu, karena terkendala status lahan. Ia mencontohkan, ada sekelompok anak muda meminjam lahan di bantaran sungai, di tata oleh anak muda, difoto, dibagikan ke media sosial, ternyata itu berhasil dan bisa mendatangkan wisatawan dan mensejahterakan masyarakat.

Para anak muda ini kemudian mengajukan proposal ke pemerintah baik daerah hingga pusat. Tapi begitu diketahui status lahan yang tidak jelas, maka bantuan tersebut urung cair.

"Berapa banyak rencana-rencana kita membantu memfasilitasi CBT karena mental secara hukum, karena status lahannya tidak jelas. Ada yang milik masyrakat, kas desa yang belum ada keputusan lurah bahwa lahan itu digunakan untuk CBT, belum ada kekancingan dari Ngarso Dalem. Akhirnya beberapa mata anggaran yang sudah kita rencanakan mental," ungkapnya.

Bupati menyatakan bahwa masalah ini tidak bisa dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki aturannya sendiri. Padahal anak muda di Bantul demikian menggebu-gebu, sangat kreatif dalam membangun CBT, karena mereka tahu persis pasarnya ada.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, maka dalam waktu dekat Bupati akan mengumpulkan seluruh lurah di Bantul untuk menyelesaikan kasus-kasus pertanahan, di antaranya tanah kas desa yang digunakan untuk CBT.

"Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) harus membuat keputusan pemanfaatan tanah kas desa yang digunakan CBT, pemanfaatan itu harus sesuai tata ruang dan ada rekomendasi dari Gubernur DIY karena itu adalah kas desa," tandasnya.

Jika persoalan ini bisa terselesaikan, maka Bupati yakin bahwa pihaknya dapat merencanakan lebih jauh untuk melakukan pengembangan destinasi CBT ini.

Baca juga: Polres Magelang Masih Buru Pelaku Pelemparan Batu di Jalan Mertoyudan

"Bisa melalui bantuan keuangan khusus (BKK) pada kalurahan, bisa melalui pembangunan langsung oleh Dinas Pariwisata termasuk membuka akses jalan menuju objek itu oleh dinas PUPKP. Kalau ini tidak di-clear-kan, menuntut (bantuan) sampai kapanpun kita tidak bisa memenuhi," tutupnya.

Selain itu, Pemkab Bantul melalui Dinas Pariwisata juga telah meluncurkan aplikasi Registrasi Destinasi Wisata atau disingkat Resi Deswita. Aplikasi Resi Deswita ini bertujuan untuk melakukan pendataan terkait keberadaan destinasi wisata yang dibuat oleh masyarakat.

Aplikasi ini merupakan upaya awal Pemkab Bantul untuk melakukan legalisasi destinasi wisata. Namun demikian, aplikasi ini baru untuk pencatatan dan bukan untuk melegalkan suatu destinasi wisata, namun dari data tersebut akan dipakai Dinas Pariwisata untuk mendorong destinasi wisata tersebut mendapatkan legalitas. (nto)  

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved